.webp)
Hal ini disampaikan Ketua Komisi VII, Airlangga Hartanto di sela-sela acara Halal Bihalal di Departemen ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/9/2009).
"Negara-negara maju memang tidak ada subsidi BBM apalagi G8. Negara kita belum siap melepaskan subsidi BBM karena energi alternatif yang disiapkan harganya masih lebih tinggi dari harga fosil fuel," ujar Airlangga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu jalan dulu baru kita bisa turunkan subsidinya," ujarnya.
Untuk mendukung pengembangan subsidi energi alternatif (Bahan Bakar Nabati/BBN) tersebut, lanjut Airlangga, pemberian subsidi tersebut sudah dibahas di DPR.
"Jadi disubsidi dulu untuk sampai ke skala keekonomian. Kenapa disubsidi karena muliltiplier efeknya besar untuk industrinya dan petaninya," tandas Airlangga.
Terkait penghapusan subsidi BBM, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Indonesia memang ingin mengubah paradigma subsidi dari subsidi harga ke subsidi langsung, sebagaimana yang akan diterapkan G20 untuk negara berkembang.
"Yang kita lakukan adalah mebgubah subsidi harga menjadi subsidi langsung seperti BLT dan raskin, tapi harus dikembalikan kepada rakyat," ujarnya.
Menurut Purnomo, pemerintah kini memang masih menyediakan anggaran subsidi BBM Rp 50 triliun. Program pengurangan subsidi BBM diharapkan bisa memangkas angka subsidi itu hingga setengahnya.
"Jadi nanti subsidi hanya Rp 15-20 triliun. Suatu saat nanti subsidi hanya elpiji dan BBM dan energi terbarukan," tambahnya lagi.
Terkait subsidi listrik, Purnomo mengatakan, nantinya untuk daerah-daerah yang penduduknya kaya tidak akan diberikan.
"Harga listrik di Pondok Indah akan lebih mahal dari harga listrik di Tanjung Priok. Jadi kita ingin PLN itu sekarang tahu persis dimana pantasnya itu mereka tidak perlu subsidi listrik, seperti Menteng dan Pondok Indah nggak perlu disubsidi," ujar Purnomo.
Ia menambahkan, PLN kini sedang melakukan survei terhadap purchasing power ability di berbagai daerah terkait perbedaan tarif listrik tersebut.
(epi/qom)
