RI Siap Bebaskan 350 Kota dari Kekumuhan Hingga 2015

Jakarta - Indonesia berambisi membebaskan 350 kota dari 500 kota di Indonesia bebas dari masalah pemukiman kumuh hingga 2015.

Masalah pemukimah kumuh di Indonesia masih menjadi masalah besar, karena secara pertumbuhannya terus masih terjadi karena kota-kota di Indonesia belum banyak memiliki strategi dalam penangananan pemukiman kumuh.

"Masalah kekumuhan di Indonesia  belum ditangani secara pas, karena banyak perkotaan yang belum menyiapkan strategi penanganan masalah pemukiman kumuh," kata Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono dalam acara konferensi pers di kantor Departemen PU, Jakarta, Rabu (30/9/2009).

Ia menambahkan dengan adanya Undang-Undang Tata Ruang yang telah dimiliki, seharusnya kota-kota di Indonesia bisa melakukan pembenahan masalah pemukiman kumuh.

Untuk itu kata dia, dengan adanya beberapa kota yang telah cukup memiliki best practices dalam perencanaan kota maka diharapkan kota-kota lain di Indonesia bisa mencontoh kota-kota tersebut.

"Komitmen bupati, walikota dalam pembangunan perkotaan sangat penting, termasuk menangani masalah pemukiman kumuh," katanya.

Berdasarkan data Bappenas laju pertumbuhan kekumuhan di Tanah Air mencapai rata-rata 2,9% antara tahun 1999-2004 atau mengalami peningkatan luas kawasan kumuh dari 47.000 hektar menjadi 54.000 hektar. Bahkan UNDP memperkirakan peningkatan luas pemukiman kumuh sebesar 1,37% setiap tahun antara 2004-2009. Hingga tahun 2009 diperkirakan jumlah luasannya akan meningkat menjadi 57.800 hektar.

Berdasarkan laporan badan PBB bidang kependudukan UN-Habitat sampai dengan tahun 2005 terdapat 1 miliar penduduk perkotaaan dunia yang tinggal di lokasi padat kumuh. Pada tahun 2010, UN-Habitat memperkirakan jumlahnya akan meningkat sekitar 1,4 miliar penduduk.

Rencananya Indonesia melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat akan menggelar hari habitat dunia. Puncak peringatan hari habitat dunia ke-23 akan digelar pada 4-5 Oktober 2009 di Palembang, yang merupakan bagian dari agenda habitat yang dirumuskan oleh PBB melalui deklarasi Vancouver 1976.

"Deklarasi Vancouver menggarisbawahi bahwa penyediaan hunian layak bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Sesuai dengan tema global hari habitat dunia yaitu Planning Our Urban Future (Merencanakan Masa Depan Kota Kita), maka wilayah kota menjadi isu sentral dalam menangani masalah pemukiman kumuh.  Sampai saat ini kurang lebih 50% penduduk dunia umumnya tinggal di perkotaan.

Laporan dewan ekonomi dan sosial PBB pada tahun 2006, menyatakan dengan asumsi rata-rata pertumbuhan penduduk dunia 1,8% per tahun, pada tahun 2030 jumlah penduduk perkotaan di dunia diperkirakan mencapai 4,9 miliar  orang atau 60% dari penduduk dunia.

Budi menambahkan dalam acara peringatan hari habitat dunia ke-23 di Palembang akan digelar pameran best practices perencanaan kota di 9 kota yaitu Palembang, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Surabaya, Blitar, Balikpapan, Bontang dan Tarakan.

(hen/qom)