PLN Masih Subsidi Listrik Rp 13/Kwh

Jakarta - Pemerintah sudah memberikan subsidi listrik melalui PLN. Namun subsidi tersebut belum cukup, PLN masih memberikan subsidi sebesar Rp 13 per Kwh dari total 140 terra watt hour (TWh) listrik yang dialirkannya ke seluruh masyarakat di Indonesia.

Menurut Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar, dari biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN sebesar Rp 1.135 per kwh, PLN menjual listrik tersebut seharga Rp 656 per Kwh kepada masyarakat.

Untuk menutupi kekurangan tersebut maka PLN mendapatkan subsidi, namun besaran subsidi tersebut tidak dapat menutupi BPP yang dikeluarkan PLN.

"Kalau sudah ditambah dengan subsidi, itu masih minus Rp 13 per Kwh karena ada komponen BPP yang tidak bisa dimasukan ke dalam perhitungan subsidi," kata Fahmi saat berkunjung ke Kantor detikcom, jalan Warung Buncit Raya, Jakarta, Kamis (1/10/2009).

Fahmi mengaku pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk menekan BPP listrik, misalnya dengan melakukan efisiensi dalam penggunaan enegi primer.

"Pada tahun 2008, BPP listrik PLN sebesar 1286 per kwh, namun karena biaya operasi turun sebagai dampak dari pengurangan BBM di pembangkit milik PLN, maka tahun ini BPP bisa turun menjadi Rp 1135 per Kwh," ungkapnya.

Biaya operasi PLN tidak hanya harus menutupi BPP listrik tersebut namun juga berbagai kejadian tak terduga. Pada saat bencana datang seperti Gempa di Sumatera Barat yang terjadi pada hari Rabu lalu yang diperkirakan menelan kerugian Rp 169,9 Miliar, atau gempa Tasik sebesar Rp 4,26 miliar serta terbakarnya Gardu Induk Cawang, Jakarta Timur dan Kembangan, Jakarta Barat, semuanya harus ditanggung PLN dari biaya operasinya.

"Itu semua menggunakan dana korporat," katanya.

Sementara harus menanggung rugi, lanjut Fahmi, PLN juga mesti terus melakukan investasi di sektor kelistrikan mengingat saat ini baru 65 persen masyarakat Indonesia yang menikmati listrik.

Ia menargetkan dalam 10 tahun ke depan Tingkat ekektifikasi sudah mencapai 93 persen. Adapun investasi yang dibutuhkan jika PLN akan berinvestasi seprti yang dicantumkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maka setiap tahunnya PLN membutuhkan dana Rp 8 Miliar.

"Kalau ingin PLN melakukan investasi sesuai RUPTL, maka dibutuhkan margin 8 persen. Dengan margin 5 persen yang diberikan kepada PLN, investasi tetap ada namun mungkin tidak besar," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan besarnya Investasi yang dilakukan PLN  di sektor kelistrikan tentu saja akan mendorong tumbuhnya sektor tersebut. Pertumbuhan listrik ini, lanjut Fahmi, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau kita mau capai pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen, maka pertumbuhan listriknya harus mencapai 9 persen per tahun. Jangan harap ekonomi bisa tumbuh kalau listriknya juga tidak tumbuh, makanya kita butuh margin itu," ungkap Fahmi.

terkait dengan rencana kenaikan TDL yang kabarnya akan dilakukan tahun depan, Fahmi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan terkait besaran kenaikan yang akan diusulkannya kepada pemerintah. Namun ia berjanji, tidak akan memberatkan masyarakat.

"Tapi yang jelas kenaikan TDL ini bukan untuk membuat PLN untung," tandasnya.

(epi/qom)