.webp)
"Itu investasi baru sepanjang tahun 2010 hingga 2012," ujar Kepala BKPM M Lutfi.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri seminar dan workshop 'Peluang dan Tantangan Industri Dalam Peningkatan Nilai Tambah Mineral Batubara Indonesia, di Ballroom Hotel Ritz Carlton Pacific Place SCBD, Jakarta, Rabu (7/10/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lutfi menngakui proyek pembangunan smelter memang belum berkembang di Indonesia karena umumnya investor enggan akibat kecilnya keekonomian proyek tersebut.
"Pemerintah merasa penting untuk mengintervensi proses tersebut," jelasnya.
Ia menyebutkan, langkah pertama yang harus diambil pemerintah yaitu dengan memberikan insentif untuk mengurangi risiko kepada para investor tersebut.
"Insentifnya itu bisa disebut yang sudah kita tawarkan yaitu tax allowance atau pengurangan dari Pajak Penghasilan mereka," jelasnya.
Untuk melengkapi insentif yang sudah diberikan, lanjut Lutfi, pemerintah harus memberikan kepastian siapa yang akan membeli produk yang diproduksi di smelter tersebut.
"Misalnya adanya perjanjian bahwa pemerintah akan membeli sebagian atau seluruh produknya. Ini bisa dikerjakan lewat BUMN, contohnya adalah refinery (kilang). Jadi hasil refinery misalnya dibeli Pertamina," urainya.
Menurut dia, jaminan pemerintah juga harus diberikan untuk memberikan rasa aman bagi para investor.
"Contohnya seperti untuk pembangunan pembangkit-pembangkit listrik PLN, itu mesti ada jaminan dari pemerintah," jelasnya.
Lutfi menambahkan, untuk proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan nasional, maka pemerintah juga harus membantu dari sisi pendanaannya.
"Jika hanya BUMN mengerjakan maka mesti dibantu dengan pendanaannya, yaitu kita mesti telponin Mandiri, BNI, BRI, agar berkonsorsium untuk lead financing untuk perusahaan Indonesia," papar Lutfi.
(epi/qom)
