Menteri PU: Dana Pembangunan Papua Sangat Terbatas

Jakarta - Dana yang disediakan Pemerintah tidak akan cukup untuk membangun Tanah Papua meskipun telah ada Instruksi Presiden No.8 tahun 2007 untuk melakukan pembangunan Papua serta anggaran lintas departemen, bagaimanapun pemerintah tak dapat memenuhi seluruhnya tanpa dukungan dari investor swasta.

Demikian dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dalam konferensi pers Papua Investment Day di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (08/10/2009).

Dikatakan Djoko, untuk membangun infrastruktur pemerintah bisa bekerjasama dengan swasta. "Tapi untuk itu memang harus ada insentif buat swastanya misalnya terkait dengan pembebasan pajak," jelasnya.

Selain itu Djoko menegaskan bahwa pemerintah menyatakan siap memberikan dukungan penuh untuk pembangunan di Tanah Papua. Bahkan, anggaran untuk Papua dan Papua Barat rata-rata lebih besar dari provinsi lainnya di Indonesia.

Menurutnya, anggaran untuk Papua dan Papua barat termasuk dalam 10 besar, dari anggaran PU yang dimasukkan ke dalam anggaran provinsi.

"Karena bebagai wilayah di Papua masuh memerlukan kelengkapan infrastruktur, jadi bukab hanya PU dengan pembangunan jalannya tapi harus didukung transportasi lainnya, udara, laut sungai juga harus dilengkapi," katanya

Senada dengan Djoko, Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengungkapkan pembangunan di Papua membutuhkan kesinambungan antara pemerintah, pihak swasta atau investor, dan bank besar. "Untuk memancing ketertarikan investor-investor besar maka jelas harus ada insentifnya," kata dia.

Insentif tersebut, menurut Agus sebagai kompensasi dari apa yang telah dilakukan terhadap Papua, sebab pemerintah kesulitan membiayai sendiri pembangunan Papua. (dru/dnl)