Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono kepada detikFinance , Sabtu (17/10/2009).
"Pendapat tentang perlunya dibentuk kabinet yang profesional kian banyak disarankan. Ini wajar, karena terbukti selama lima tahun terakhir, kabinet yang didasarkan pada 'formasi pelangi' hasil kompromi partai-partai, tidak memberi output optimal," tandasnya.
Tony mengatakan, pasti Presiden SBY telah mengevaluasi dan menyadarinya. Namun secara realitas, ia juga tidak bisa menghindar dari kenyataan, bahwa akomodasi terhadap partai-partai pendukungnya, bahkan oposisinya, merupakan keniscayaan.
"Dilema ini pernah ia hadapi lima tahun silam. Sedemikian kuatnya tekanan yang dihadapinya, sampai pengumuman kabinet mundur hingga larut malam. Bukan mustahil hal ini akan kembali terulang (tapi semoga tidak)," harapnya.
Posisi menteri-menteri ekonomi antara lain adalah Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menneg BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian.
  Â
"Satu hal sudah pasti, bahwa kabinet ekonomi disepakati didasarkan pada profesionalisme. Kalaupun 'terpaksa' ada dari partai, misalnya maksimal satu orang, pintu masuknya adalah profesionalisme, bukan sebaliknya," tegasnya.
(dnl/dnl)











































