Hatta: Utang Pajak BUMN Akan Dibicarakan

Jakarta - Sinkronisasi perbedaan data pajak antara Kementerian Negara BUMN dan Dirjen Pajak, masih saja belum terselesaikan dengan tuntas. Dalam waktu dekat, Menteri Koordinasi (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa akan bicara dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar untuk membahas hal tersebut.

"Itu salah satu agenda yang dibicarakan Menko  dengan BUMN," jelas Hatta di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (25/10/2009).

Namun saat ditanya kapan pertemuan itu dilakukan, mantan Menteri Sekretaris Negara ini enggan berkomentar banyak akan hal ini. "Nanti saja saya jawabnya," tambah Hatta.

Seperti diketahui sebelumnya, terjadi perbedaan data pajak antara Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dengan BUMN. Dirjen  Pajak berpendapat bahwa BUMN mempunyai utang pajak senilai Rp 7,5 triliun, sedangkan Kementerian BUMN menyatakan mereka surplus pajak sebesar Rp 9,82 triliun.

Jumlah utang dari BUMN, menurut Said Didu hari Rabu (21/10/2009) sebenarnya ada kelebihan pembayaran pajak oleh BUMN, pernyataan itu pun diperkuat oleh data.

Kementerian BUMN mencatat kelebihan pembayaran pajak BUMN senilai Rp 9,82 triliun. Angka sebesar itu merupakan selisih dari total pembayaran pajak yang disetorkan perusahaan pelat merah setelah dikurangi kewajiban pajak yang belum selesai.

Menurutnya kelebihan pajak terbesar disumbang oleh pajak PPh 25/29 milik PT Pertamina setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2003-2008. Jumlah kelebihan pembayaran pajak BUMN minyak itu jumlahnya sebesar Rp 15,22 triliun.

Sementara, total masalah pajak di BUMN itu mencapai Rp 5,4 triliun. Jika kelebihan pajak BUMN mencapai Rp 15,22 triliun dan kekurangan pajaknya hanya Rp 5,403 triliun, maka sebenarnya BUMN memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp 9,82 triliun.

Sedangkan, menurut Dirjen Pajak M. Tjiptardjo utang pajak sebesar  7,5 triliun didasarkan pada data pembayaran pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak.

"Tunggakan pajak BUMN kan sudah saya klarifikasi. Jadi dulu saya ngomong Rp 19 triliun adalah tunggakan yang dikelola oleh kanwil Pajak, di antara sebagian besarnya adalah BUMN sebesar 7,5 triliun. Terus saya minta ke Menneg BUMN untuk mengoordinasikan dengan BUMN-BUMN lain. Nah, makanya kita perlu lihat bersama-sama," tuturnya

Utang pajak BUMN yang dikatakan Tjiptardjo adalah tunggakan pajak BUMN sejak tahun 2002, dan dirinya sengaja meramaikan jumlah tunggakan tersebut kepada media agar hal ini bisa ditindaklanjuti.
(wep/epi)