Hatta Mantapkan Program 100 Hari di Nasional Summit

Hatta Mantapkan Program 100 Hari di Nasional Summit

- detikFinance
Rabu, 28 Okt 2009 12:34 WIB
Hatta Mantapkan Program 100 Hari di Nasional Summit
Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan memantapkan program 100 hari para menteri ekonomi di Nasional Summit 2009 mendatang. Konferensi bertema "Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis" itu merupakan prakarsa pemerintah bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

"Presiden menghendaki agar dilakukan dialog dan pembahasan dengan seluruh pihak pemangku kepantingan (stakeholder) bangsa ini. Melalui pembahasan ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh saran dan masukan yang lebih konkrit untuk memantapkan program kerja yang akan ditempuh," katanya di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/10/2009).

Menurutnya, pembahasan dalam Nasional Summit nanti tidak hanya mencakup bidang ekonomi, tetapi juga Kesra dan Polhukan, yang semuanya masih terkait dengan dunia usaha nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rencananya, acara National Summit 2009 ini akan dihadiri 1424 orang yang terdiri dari yang terdiri para menteri kabinet, para eselon I dari Departemen terkait, pejabat pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia), Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi, Pimpinan DPR dan DPRD, asosiasi pengusaha, LSM-LSM,lembaga keuangan bank dan non bank, pengamat, akademisi, dan media.

Pada acara ini, para peserta yang hadir akan dibagi dalam 3 bidang yang terdiri dari komisi-komisi. Bidang pertama adalah bidang perekonomian yang terdiri dari 6 komisi, yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan UMKM, revitalisasi industri dan jasa, dan pembangunan transportasi.

Bidang kedua adalah kesejahteraan rakyat yang terdiri dari 6 komisi pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perluasan pelayanan kesehatan, reformasi pendidikan, mitigasi perubahan iklim, agama dan pembangunan.

Ketiga bidang politik, hukum, dan keamanan yang terdiri dari 5 komisi, yaitu efektivitas pembangunan daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi hukum dan perlindungan HAM, modernisasai sarana pertahanan dan sumber daya, pencegahan dan pemberantasan teroris.
(nia/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads