Minyak Tanah Langka Akibat Buruknya Kebijakan Mega

Jakarta - Kelangkaan minyak tanah yang terjadi akhir-akhir ini diyakini sebagai akibat buruknya kebijakan pemerintahan Megawati. Hal tersebut terlihat dari perubahan status Pertamina menjadi perseroan terbatas tanpa memiliki persiapan yang memadai untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak tanah untuk masyarakat.Demikian pernyataan sejumlah LSM seperti INFID, Tim Indonesia Bangkit, YLKI saat konferensi pers di kantor INFID, Jalan Mampang, Jakarta, Jumat (2/4/2004).Dalam pernyataan bersama tersebut dikatakan bahwa bentuk semula Pertamina memang disebutkan tugas dan kewajiban Pertamina adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Namun dengan bentuk yang baru, maka tujuannya sudah berubah menjadi profit oriented untuk memenuhi neraca keuangannya. "Memang ada masa transisi sampai tahun 2005. Tapi setelah itu pemenuhan kebutuhan BBM diserahkan sepenuhnya ke pasar yang diatur oleh BPH hilir. Saat ini Pertamina sedang dalam proses menuju komersialisasi sehingga tidak aneh kalau beberapa produknya seperti elpiji akan dinaikkan. Dan ini akan disusul oleh kenaikan minyak tanah pula," demikian pernyataan tersebut.Selain itu LSM-LSM tersebut juga menyoroti disparitas harga jual minyak tanah untuk masyarakat dn industri yang sangat besar. Hal itu dinilai menciptakan penyelewengan alokasi minyak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kekosongan pasokan minyak tanah.Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah didesak untuk mempersiapkan program transisi yang komplet untuk mengatasi kelangkaan dan stabilisasi harga minyak tanah untuk masyarakat. Selain itu pemerintah juga diminta meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap pasokan minyak tanah. Dan untuk jangka panjang pemeritah diharapkan membuat kebijakan harga energi yang terpadu dengan memperhatikan daya beli masyarakat. (qom/)