Salah satu petuah yang diberikan SBY adalah agar BPK ikut mengawasi keuangan negara dari praktik-praktik korupsi.
"BPK menjadi sangat sentral, hasil pembangunan akan berkurang manakala terjadi miss management apa lagi korupsi. dalam konteks itulah maka BPK menjadi perhatian sentral. Saya juga berharap ada suatu sinergi antara internal audit dengan eksternal audit yang mendapatkan mendat dari UUD," tuturnya dalam pertemuan tersebut, Selasa (3/10/2009).
SBY ingin BPK berperan dalam pembangunan melalui pengawasan penggunaan anggaran yang ketat oleh sumber daya yang dimilikinya, sehingga tujuan pembangunan tercapai.
"Antara BPK dan pemerintah agar benar-benar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dapat kita dilaksanakan dengan baik, terutama saya sebagai kepala pemerintahan yg diamanati oleh konstitusi kita pasal 4 yg ingin betul menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan sekaligus pertanggungjawaban keuangan negara," tutur SBY.
Pertemuan dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK Herman Widyananda, anggota BPK Moemahadi Soerja Djanegara, Taufiqurachman Ruki, Hasan Bisri, Ali Masykur Musa, Sapto Amal Damandari, Rizal Djalil, dan Muhammad Nurlif.
Presiden didampingi Menkopolhukam Djoko Santoso, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.
(dnl/qom)











































