Utang TNI ke Pertamina Masih Rp 7 Triliun

Jakarta - Pemerintah mengakui jumlah utang yang belum dibayar (outstanding) milik TNI kepada PT Pertamina masih sebesar Rp 6-7 triliun. Utang tersebut merupakan hasil pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan operasionalnya.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro saat konferensi pers di Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (4/11/2009).

Menurut Poernomo, selama ini TNI menghadapi posisi sulit pada kegiatan operasionalnya, karena membutuhkan bahan bakar melebihi anggaran yang disediakan. Pembelian bahan bakar itu pun menggunakan acuan harga internasional.

“Untuk BBM, outstanding utang TNI antara Rp 6-7 triliun. Memang kita pahami di satu sisi terkadang TNI perlu BBM yang besar sehingga lebih dari ceiling budget yang ada," ujar Poernomo.

Menanggapi masalah yang ada dalam tubuh TNI ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit seluruh kewajiban TNI. Hal ini diperlukan, tambah Ani, agar seluruh kewajiban bisa mendapat status yang jelas dan lunas, sehingga tidak ada lagi utang yang macet

“Kewajiban TNI yang masih outstanding seperti bahan bakar dengan industri strategis, kita akan lakukan inventarisasi kalau perlu audit oleh BPKP sehingga anggaran seluruhnya bisa diselesaikan. Dengan demikian anggaran TNI dan kinerja BUMN strategis bisa dapat status yang jelas dan lunas sehingga tidak ada outstanding pembayaran atau tagihan,” ujar Ani.

(nia/ang)