Program 100 Hari KIB II Dinilai Kurang Aksioner

Jakarta - Badan Anggaran DPR RI menilai program 100 hari yang diusung Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) terlalu banyak program yang bersifat konseptual ketimbang aksi.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tidak mengherankan hal ini terjadi mengingat Wakil Presiden RI Boediono merupakan sosok yang terkenal sebagai pembuat paket-paket.

"Boediono dikenal sebagai Mr. paket, berbeda dengan wapres yang lalu, sedikit konsep tapi banyak aksi. Ciri khas Pak Boediono banyak membuat konsep, paket-paket itu kerap kali cantik di atas kertas, tapi implementasinya justru bertolak belakang," kata Bambang saat dihubungi detikFinance Jumat (6/11/2009).

Ia mengharapkan kepada para menteri khususnya bidang ekonomi, kedepannya jangan hanya berpaku pada paket-paket yang telah dibuat, tetapi harus lebih pada program aksi yang nyata.  Misalnya pada upaya penambahan lapangan kerja, berantas biaya siluman, pangkas suku bunga, perbaiki birokrasi, berantas barang ilegal dan lain-lain.

"Saya kira kabinet sekarang jangan hanya seperti kabinet paket, tapi harus penuh dengan program aksi nyata," katanya.

Selain mengarah menjadi kabinet paket, kabinet Indonesia bersatu kedua (KIB II), mulai mengarah menjadi kabinet yang penuh banyak koordinasi sana sini, yang belum tentu implementasinya bisa jalan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan yang menjadi perbedaan mendasar dari KIB I dan KIB II adalah masalah koordinasi, dimana setiap langkah pemerintah selalu diutamakan dilakukan koordinasi sebelum menjalankan program.

"Misi yang saya terima, yaitu koordinasi dengan menteri yang lain, berbeda dengan kabinet  yang pertama (KIB I), policy-nya tidak match," kata Hidayat hari ini dikantornya.

Setidaknya ada beberapa paket cetak biru yang akan disiapkan pemerintah selama 100 hari kedepan yaitu bidang kelistrikan, ketahanan pangan, revitalisasi pabrik pupuk, infrastruktur dan lain-lain. Meskipun patut diakui dibidang ekonomi Menko Perekonomian telah menyiapkan 19 program yang terdiri dari 53 rencana aksi nyata selama 100 hari pemerintahan.

(hen/dro)