.webp)
Anggota DPR Komisi VI Azman Azzam mengatakan, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah dan Antam terkait dengan hal tersebut.
"Core-nya (bisnis inti) Antam kan di tambang, jadi memang harus Antam," katanya usai raker bersama Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2009) malam.
Menurutnya, pemerintah juga jangan sampai melepas jatah divestasi saham yang menjadi hak pemerintah pusat. Karena jika hal itu terjadi maka arbitrase yang sudah dilakukan akan sia-sia.
"Menteri Keuangan kan sudah komit dan tentu dengan susah payah harus diambil, masa di detik terakhir begini mau dilepas," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR Erlangga Hartanto mengatakan, sebaiknya pemerintah segera membahas masalah komposisi pembagian saham antara Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan wakil pemerintah.
"Soalnya masalah komposisi kan tidak diatur dalam arbitrase, jadi terserah kedua belah pihak," katanya.
Sebelumnya, Antam sudah mengeluarkan pernyataan resmi untuk mundur dari pembelian perusahaan tambang di NTB itu. Dengan mundurnya Antam selaku wakil pemerintah pusat, besar kemungkinan seluruh saham divestasi itu akan jatuh ke tangan Pemda NTB beserta komsorsiumnya.
Atas seruan Antam itu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar meminta Antam tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sebelum melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai otoritas tertinggi.
"Kita masih berharap Antam bisa ikut kembali," ujar Mustafa.
(ang/qom)
