.webp)
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian yang masih merangkap Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (12/11/2009).
Menurut Bayu, dengan penduduk Indonesia yang setiap tahunnya meningkat 1,3% atau sekitar 3 juta orang, dibutuhkan tambahan pasokan beras sebanyak 300 juta ton per tahun. Jumlah ini bisa dipenuhi dengan penambahan 60 ribu ha.
"Setiap orang setahun makan 100 kg,jadi kita butuh 300 juta ton, 1 hektar itu bisa menyedikan 5 ton. Tandanya 60 ribu hektare per tahun pertambahannya. Itu baru padi saja lho," papar Bayu.
Bayu mengungkapkan dalam menjalankan program swasembada pangan ini terdapat 2 tantangan, yaitu perluasan lahan dan investasi. Di Indonesia, jelas Bayu, masih banyak lahan yang berpotensi dijadikan areal pemenuhan kebutuhan pangan tersebut, salah satunya Merauke.
"Kita masih berjuang, Merauke menjadi kawasan ekonomi khusus pangan dan bio energi. Lahan yang akan digarap itu seluas 500 ribu hektar dengan potensi lahan seluas 1,2 juta hektar," ungkap Bayu.
Selain Merauke, Bayu juga menyatakan ada beberapa lahan di Jawa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kalimantan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah juga masih memiliki potensi lahan yang luas untuk dijadikan lahan pangan.
Lahan-lahan ini, ungkap Bayu penggunaannya masih terhambat dengan masalah regulasi tetapi diharapkan masalah ini bisa selesai dalam program 100 hari.
"Masalah lahan, lahannya tersedia, tapi regulasi untuk pemanfaatannya masih menghambat. Namun, untuk lahan ini sudah masuk dalam program pemerintah 100 hari dan 1 tahun mendatang," ujar Bayu.
Bayu juga menyayangkan tersedianya potensi lahan tersebut tidak disertai dengan tersedianya investasi untuk pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting dalam meningkatkan produksi pangan Indonesia.
Untuk pembangunan infrastruktur di Jawa, tambah Bayu, dibutuhkan dana sebesar Rp 100 triliun, sedangkan untuk Merauke, modal awal untuk membuka pembagunan infrastruktur saja sudah sebesar Rp 2-3 triliun. Pemerintah sendiri hanya mampu membiayai 10-15% dari pembangunan infrastruktur ini.
"Infrastruktur dasar sangat-sangat dibutuhkan di Merauke, terutama pelabuhan dan jalan. Yang infrastruktur inilah yang masih dicari,tapi prospeknya tadi bukan tanpa harapan. Jepang berminat untuk membantu infrastrukur," jelas Bayu.
(nia/dnl)
