Pemerintah Diusulkan Beri Jatah Bahan Bakar untuk PLN

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan alokasi khusus bahan bakar untuk pembangkit milik PT PLN (Persero). Hal ini dilakukan untuk menghindari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan.

"Salah satu cara yang bisa diambil yaitu pemerintah alokasikan gas, BBM dan batubara untuk PLN sebelum itu semua diekspor," ujar  Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi saat berbincang dengan detikFinance, Jumat (13/11/2009).

Tulus menilai, kenaikan TDL memang tidak dapat dihindari karena subsidi yang diberikan pemerintah memang tidak dapat mencukupi biaya produksi listrik yang dikeluarkan BUMN listrik tersebut.

"PLN adalah satu-satunya BUMN yang sudah lama tidak menyesuaikan tarif TDL. Padahal PLN membeli BBM dengan harga pasar dan harga BBM itu sudah naik berkali-kali," jelasnya.

Ia mengumpamakan angkutan umum. Saat pemerintah mengumumkan harga BBM naik, angkutan umum pasti akan langsung menaikan tarif untuk menyesuaikan kenaikan tersebut.

"Tapi PLN kan tidak. Di satu sisi harga beli BBM naik, tapi harga jual listriknya diikat. Seharusnya PLN memperoleh harga khusus untuk pembelian bahan bakarnya," ungkap Tulus.

Ia menambahkan, kalaupun  TDL dinaikan, ia meminta kepada PLN agar kenaikan itu disertai dengan peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan.

"Tapi saya yakin, tanpa diminta, itu akan mempengaruhi mutu pelayanan," tandasnya.

(epi/qom)