Pengusaha Pilih TDL Naik Daripada Listrik Sering Padam

Jakarta - Kontroversi wacana rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) ternyata tidak melulu didominasi penolakan. Beberapa dunia usaha lebih memilih adanya kenaikan tarif listrik di tahun depan daripada harus menanggung pemadaman listrik bergilir yang sangat merugikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, pemadaman bergilir yang terjadi saat ini tidak terlepas dari terbatasnya kapasitas listrik yang dimiliki PLN, sedangkan permintaan listrik masyarakat umum dan industri juga tinggi.

Ia berpendapat sudah seharusnya semua pihak termasuk dunia usaha, masyarakat umum untuk menerima wacana kenaikan TDL di tahun depan. "Ini kesalahan semua, memang harganya terlalu rendah, kalau industri yang naik saja maka tentunya akan dibebankan pada harga barang yang pastinya akan ditanggung masyarakat juga. Jadi biar saja naik," katanya dihubungi, Jumat (13/11/2009)..

Ia meminta masalah kenaikan TDL ini tidak dipolitisir, karena banyak orang yang mengatasnamakan rakyat kecil untuk menolak kenaikan TDL. Baginya yang terpenting saat ini, jika ada kenaikan maka solusinya adalah kesadaran menggunakan listrik lebih hemat jika tak mau membayar lebih mahal.

"Mending ngirit-ngirit listrik tetapi bisa nyala," katanya.

Kemarin, Direktur Jawa Bali PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan, kenaikan TDL secara mendasar tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan PLN, termasuk mempengaruhi investasi PLN dalam membenahi infrastruktur PLN. Kenaikan TDL hanya akan mengurangi porsi subsidi listrik yang akan diberikan pemerintah kepada PLN.

"Kenaikan tarif hanya mengurangi subsidi saja, kalau tarif dinaikan yang berubah itu hanya subsidinya (listrik). Yang kita minta adalah margin sehingga mampu meningkatkan kemampuan keuangan PLN," tegas Murtaqi.

Selama ini kata dia, dana subsidi listrik dan tarif listrik hanya mampu untuk menopang operasional PLN termasuk perawatan infrastruktur PLN. Namun kata dia sejak tahun 2009 ini, PLN mulai diberikan kelonggaran dengan diberikan margin hingga 5%, sehingga model bisnis PLN saat ini berjalan berdasarkan dana subsidi ditambah tarif dan margin.

"Kita butuh margin untuk bisa melakukan investasi," ucap Murtaqi.

(hen/ang)