SPA Newmont Diundur Akibat Masalah Pendanaan

Jakarta - Pemerintah menyatakan mundurnya penandatanganan perjanjian jual beli (sales and purchase agreement/SPA) divestasi 14% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang menjadi hak pemerintah pusat akibat masalah pendanaan yang belum memadai.

Hal ini disampaikan Deputi Menko Perekonomian bidang ESDM dan Kehutanan Wimpy S Tjetjep saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, sore ini (13/11/2009).

"Nah, persoalan sekarang hanya masalah financing saja. Biarkan saja Menneg BUMN berpartisipasi di dalam (negosiasi)," tegas Wimpy.

Menurut Wimpy, mundurnya penandatanganan SPA tersebut, bukanlah karena PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak menyetujui porsi saham yang diajukan oleh Pemda.

"Bukan itu persoalannya, jadi persoalannya 15,5 persen itu tidak masalah lagi, itukan internal kita," ungkap Wimpy.

Wimpy juga menjelaskan, Antam lebih menginginkan untuk memiliki divestasi 14% saham Newmont sendiri tanpa harus menjadi bagian dalam konsorsium pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Yang jelas Antam menginginkan stand alone (sendiri-sendiri), alasannya saya tidak tahu. Itu sudah business to business. Stand alone maksudnya Antam menginginkan sendiri dulu tidak mau bergabung. Jadi dia mau ngambil sendiri berapa persen, di satu pihak Pemda maunya konsorsium," ujar Wimpy.

Sementara dari pemerintah pusat sendiri, menyatakan pihaknya hanya bertindak sebagai fasilitator. Pemerintah masih akan berusaha untuk menggandeng Antam masuk dalam konsorsium.

"Kayaknya pemerintah mengarahkan kesana. Tapi kita tidak tahu, makanya ditunda dulu karena masih ada masalah-masalah kecil. Mudah-mudahan tercapai seluruh kesepakatan. Antam masih bisa masuk lagi, sekarang lagi approach antara Menneg BUMN dengan Antam," ujar Wimpy.
(nia/ang)