3 Jurus Pemerintah Atasi Ketergantungan Impor Garam

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui tingginya impor garam Indonesia hingga saat ini tidak terlepas ketidakmampuan industri lokal memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.
 
Hal ini karena dipicu banyaknya masalah yang dihadapi oleh industri garam lokal yaitu keterbatasan lahan, buruknya kualitas garam, produktivitas yang rendah dan teknologi yang tradisional.
 
Demikian disampaikan oleh MS Hidayat dalam acara raker dengan komisi VI DPR-RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2009).
 
"Ini karena rendahnya produktivitas lahan rata-rata 60 ton per hektar per musim, padahal Australia mampu mencapai 350 ton per hektar per musim," katanya.
 
Hidayat menambahkan beberapa faktor penghambat itu antara lain terbatasnya kepemilikan lahan dalam produksi garam rakyat yang saat ini hanya berkisar 1-5 hektar padahal idealnya minimal 1.000 hektar.
 
Selain itu, masih buruknya kualitas garam Indonesia yang disebabkan oleh waktu pungut yang singkat dan proses kristalisasi dan lain-lain.
 
"Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah menyusun suatu program pengembangan industri garam," katanya.
 
Beberapa langkah itu antara lain pertama, melakukan intensifikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas garam dan produktivitas di sentra-sentra produksi garam, langkah-langkahnya antara lain:

• Perbaikan penyempurnaan saluran air garam dari air laut ke penampungan air laut (reservoir ) dan saluran dari reservoir ke lahan penggaraman dan kristalisasi.
• Perbaikan tanggul-tanggul antar kolam
• Pengerasan lahan kristalisasi untuk mempercepat kristalisasi

"Tahun 2010 nanti program intensifikasi akan dilaksanakan di sentra garam Sampang dan Cirebon bekerjasama dengan PT Garam, termasuk sentra garam Rembang bekerjasama dengan PT Cheetham Salt Indonesia," katanya.
 
Kedua, adalah melakukan langkah ekstensifikasi yang bertujuan untuk melakukan perluasan lahan pegaraman yang akan diperluas ke wilayah Indonesia Timur terutama di lahan-lahan non produktif.

Beberapa program yang telah disiapkan antara lain:

• Pemetaan ulang lahan-lahan garam yang produktif dan non produktif di Indonesia.
• Memfokuskan pengembangan di daerah-daerah potensial sentar industri garam seperti Bima, Rembang, Sumbawa, Teluk Kupang, Jeneponto, Ngada NTT dan Takalar Sulawesi.

Langkah terakhir adalah melakukan promosi investasi terkait pengembangan lahan garam untuk wilayah-wilayah yang memiliki skala ekonomi seperti wilayah Rembang, Jeneponto dan Bima yang memiliki lokasi minimum 1.000 hektar.

Sedangkan untuk wilayah Bima, Sumbawa, Teluk Kupang, dan Ngada NTT memiliki potensi skala lahan 3.000-5.000 hektar.
 
Selama ini total kebutuhan garam Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan tahun 2007 sebesar 2,618 juta ton, tahun 2008 sebesar 2,667 juta ton dan tahun 2009 diprediksi sebesar 2,888 juta ton.

Kebutuhan itu mencakup untuk kebutuhan garam rumah tangga, industri alkali (CAP), industri pangan, pengeboran minyak dan industri lainnya.

(hen/dnl)