Pengusaha Minta Pemerintah Jamin Pasokan Gas dan Batubara PLN

Jakarta - Pengusaha mengusulkan agar pemerintah memberikan kepastian soal pasokan gas dan batubara bagi kebutuhan pembangkit milik PT PLN (Persero).

"Pemerintah kita ini lebih suka mengekspor gas dan batubara daripada memberikan itu kepada PLN," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat dihubungi detikFinance , Rabu (25/11/2009).

Sofjan menilai, pemerintah memang masih belum berpihak kepada PLN terkait pasokan gas dan batubara untuk bahan bakar pembangkit milik BUMN listrik tersebut.

Koordinasi antar Departemen yang terkait dengan PLN seperti Departemen ESDM, Departemen Keuangan, dan Kementerian Negara BUMN juga dinilai masih belum kompak dalam menyelesaikan seluruh masalah dalam tubuh PLN termasuk masalah alokasi gas dan batubara untuk bahan bakar pembangkit.

Padahal penggunaan batubara dan gas tersebut telah terbukti mampu menekan biaya produksi listrik jika dibandingkan pemakaian BBM untuk bahan bakar pembangkit. "Kami susah juga kalau harus membayar tarif yang mahal karena ketidakefisienan yang dilakukan oleh PLN karena masih menggunakan BBM," ungkapnya.

Sementara itu, data PLN menyebutkan hingga saat ini setidaknya ada dua PLTGU milik PLN yang masih membutuhkan pasokan gas. Kedua PLTGU tersebut yaitu PLTGU Tambak Lorok dan juga PLTGU Muara Karang.

Untuk PLTGU Tambak Lorok saat ini masih menggunakan BBM sebesar 1,2 juta kiloliter (KL) per tahun atau setara dengan 51.000 BBTU. Jika  bahan bakar PLTGU ini  beralih ke gas, maka penghematannya bisa mencapai Rp 4,4  triliun.

Sedangkan untuk PLTGU Muara Karang saat ini pengoperasiannya telah menggunakan kombinasi gas dan BBM.

Saat ini gas disuplai dari lapangan Offshore North West Java (ONWJ) sebesar 40 BBTUD dan pemakaian BBM sekitar 1 juta KL per tahun atau setara dengan 39.000 BBTU. Jika pemakaian BBM ini dikonversi ke gas, maka akan terjadi penghematan sebesar Rp 4,3 triliun.

(epi/dnl)