.webp)
Menurut Deputi Kementerian Negara BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata Harry Susetyo Nugroho, saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pematangan persetujuan antara kedua belah pihak. Pemerintah meminta ketegasan komitmen dari Emaar.
"Kita sudah kasih syarat-syarat, tinggal menunggu respons mereka. Kalau mereka tidak bisa penuhi ya lebih baik dibatalkan saja," katanya usai raker bersama Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/2009).
Ia mengatakan, total proyek tersebut mencapai US$ 600 juta. Menurut Harry, pihak Emaar Properties berniat memiliki kepemilikan saham dalam kerjasama tersebut sebanyak 85 persen. Tapi mereka hanya berniat menyetor dana sebesar US$ 65 juta.
"Makanya kita minta mereka tambah dananya. Kalau tidak bisa, ya kita lihat saja nanti," katanya.
Selain dengan Emaar, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan investor Dubai lain. Kerjasama itu antara lain Dubai Ports World bersama Pelindo III membentuk perusahaan patungan PT Terminal Petikemas Surabaya dengan investasi US$ 175 juta.
Menurut Harry, sampai saat ini proyeknya masih berjalan. Namun, pihak Kementerian Negara BUMN belum mendapat laporan lebih lanjut kondisi terakhir dari perusahaan plat merah tersebut.
"Masih jalan, tapi kita belum dapat laporan lagi," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah Dubai mengumumkan kondisi gagal bayar atas sebagian obligasi Dubai World yang jatuh tempo. Dubai World tercatat memiliki kewajiban hingga US$ 59 miliar, atau menguasai sebagian besar dari total utang Dubai yang mencapai US$ 80 miliar.
Pemerintah Dubai mengumumkan telah menunjuk konsultan Deloitte untuk membantu restrukturisasi utang obligasi tersebut.
Gagal bayar atas surat utang Dubai World tersebut diperkirakan bisa memicu krisis global jilid II jika tidak ditangani dengan segera. Dubai bakal menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang menjadi pemicu krisis ekonomi dunia.
(ang/qom)
