Pemerintah Siap Tak Batasi Cost Recovery

Jakarta - Pemerintah siap untuk tidak akan memberikan pembatasan terhadap biaya pergantian eksplorasi dan produksi kegiatan minyak dan gas dari pemerintah (cost recovery).

"Kita upayakan tidak ada cap (pembatasan) cost recovery," ujar Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh  usai membuka seminar' Oil&Gas and Mining Outlook 2010' di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (2/12/2009).

Namun jika tidak ada pembatasan cost recovery, Darwin meminta kepada para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk lebih realistis dalam memasukan komponen mana yang layak masuk cost recovery, dan mana yang tidak.

"Temuan BPK yang lalu kita, (Departemen ESDM) harus lebih cermat lagi apa-apa yang harus masuk cost recovery. Rumusan cost recovery Insya Allah tidak bersifat reproaktif ke belakang tapi ke depan. Jadi tidak usah khawatir," imbuhnya.

Darwin mengaku usulan mengenai tidak ada pembatasan cost recovery tersebut sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan, dan untuk tahap selanjutnya ia akan mengkomunikasikan hal ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya sudah tanya Menkeu tidak ada cap. Tapi esensinya cost recovery ini harus realistis. Saya akan berkomunikasi dengan parlemen, karena cap ini mengkhawatirkan," paparnya.

Darwin menambahkan, perlambatan investasi di sektor minyak dan gas dalam negeri akhir-akhir ini tidak hanya disebabkan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cost Recovery yang didalamnya mengatur pembatasan Cost Recovery, namun perlambatan ini juga disebabkan  terjadinya krisis ekonomi dunia sehingga  berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.

"Namun saya optimis investasi tahun depan akan membaik seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2010," ungkapnya.

Seperti diketahui, DPR menekan cost recovery dalam RAPBN 2010 menjadi US$ 12,005 miliar. Angka itu lebih rendah dari usulan awal cost recovery 2010 yang diperkirakan mencapai US$ 13,005 miliar.


(epi/qom)