Boediono: RI Punya 4 Aset Potensial

Jakarta - Indonesia memilik 4 aset potensial yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak dijaga bersama, aset tersebut justru menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wapres Boediono di sela Forum Dialog Meneropong Ekonomi Indonesia ke Depan di Bank Indonesia, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Rabu (9/12/2009).
 
"Ada 4 faktor atau aset potensial yang harus kita jaga supaya tidak melemah dan hilang sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu ada langkah konkret supaya tidak menjadi beban," katanya.
 
Empat aset tersebut adalah faktor demografi Indonesia, ketahanan fiskal, mandat politik yang kuat dan demokrasi dalam negeri.
 
Ia mengatakan, Indonesia mendapat banyak keuntungan dari demografi, jumlah penduduk usia muda jauh lebih banyak daripada yang tua. Perlu ada langkah konkrit untuk mengembangkan potensi kaum muda supaya bisa berkembang dalam membantu pertumbuhan ekonomi.
 
"Tidak hanya jumlahnya saja, tapi kualitas juga perlu dipikirkan," katanya.
 
Boediono menambahkan, faktor kedua adalah ketahanan fiskal. Menurutnya, pada saat krisis kemarin, Indonesia masih bisa bertahan dari serangan krisis ekonomi karena kondisi fiskalnya yang kuat.
 
"Ke depan harus kita jaga terus supaya jika ada krisis lagi, kita sudah lebih kuat dari sekarang. Kita masih punya banyak ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara negara lain terperangkap krisis karena kondisi fiskal yang lemah," imbuhnya.
 
Sementara mengenai stabilitas politik, ia mengatakan, Indonesia sudah melewati pemilu dengan proses yang baik. Sekarang, tinggal tugas kita bersama untuk menjaga stabilitas politik tersebut.
 
"Ini bukan tugas eksekutif saja, tapi tugas kita semua. Kita gunakan memontum ini bersama supaya bisa diarahkan dengan benar," tambah mantan Gubernur BI ini.
 
Terakhir, ia menilai demokrasi Indonesia sudah sangat baik jika dibandingkan 10 tahun yang lalu. Berbeda dengan masa sebelum reformasi, di mana banyak kebebasan yang dibatasi.
 
"Sekarang sudah berjalan dengan baik dan harus kita usahakan tetap ada jalur yang baik. Karena konsekuensi yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri," jelasnya.

Kebijakan Jangka Panjang

Dalam kesempatan tersebut, Boediono juga meminta para pengambil kebijakan di Kabinet Indonesia bersatu jilid II tidak hanya memikirkan kebijakan jangka pendek 5 tahun, tetapi bisa jangka panjang hingga 100 tahun ke depan.
 
"Jangan terlena dengan kebijakan short term. Tapi harus long term. Perspektif para pengambil kebijakan jangan hanya 5 tahun tapi untuk 25, 50 bahkan 100 tahun ke depan," katanya.

Ia menambahkan, hal itu menjadi kunci utama pengembangan bangsa, terutama untuk pengembangan ekonomi Indonesia.
 
"itu menjadi kunci dari hal-hal yang bisa memajukan tidak hanya ekonomi, tetapi juga kemajuan sosial dan bangsa Indonesia," tambahnya.
 
Menurutnya, kebijakan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek bisa dikejar hanya dalam satu atau dua tahun saja. Tetapi, yang paling sulit adalah memikirkan bagaimana kebijakan tersebut bisa berguna untuk jangka panjang.
 
"Yang harus kita tentukan itu adalah kebijakan yang bisa sustainable jangka panjang," imbuhnya.


(ang/qom)