Â
Menurut Sekretaris Perusahaan PLN Ida Bagus G Mawarda, selain kedua perusahaan itu, ada juga perusahaan lain yang ikut membantu pasokan batubara, diantaranya PT Titan Mining Energy dengan volume batubara sekitar 285.000 ton per tahun.
Â
Selain itu, Konsorsium PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia dengan volume 950.000 ton per tahun. Serta PT Bara Mutiara Prima sebanyak 570.000 ton per tahun.
Â
"Total kebutuhan batubara PLTU Labuan sekitar 3.681,60 ton per hari," kata Ida Bagus dalam siaran pers yang diterima wartawan, Labuan, Banten, Kamis (10/12/2009).
Â
Ia menambahkan, PLTU Labuan tersebut dikerjakan oleh kontraktor konsorsium Chengda Engineering Corporation of China dengan PT Truba Jurong Engineering.
Â
Hari ini, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Direktur JenderaI Listrik dan Pemanfaatan Energi Jack Purwono didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar beserta jajaran Direksi dan Komisaris Utama melaksanakan kunjungan kerja ke proyek PLTU Labuan, Banten.
Â
Proyek ini merupakan bagian dari proyek percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW yang dilaksanakan oleh PLN berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2006.
Â
Proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW mulai menunjukkan hasilnya dengan masuknya 1 unit PLTU Labuan 300 MW ke sistem interkoneksi Jawa Bali sejak Juli 2009. Proyek PLTU Labuan dengan total kapasitas 2 x 300 MW berlokasi d desaSukamaju-Kec.Labuan, Kab, Pandeglang Propinsi Banten.
Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubaraini berdasarkan pada Peraturan :Presiden RI Nomor 71 Tahun 20061 tanggal 05 Juli2006 tentang penugasan PLN untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara.
Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Â
Menurutnya, ada beberapa manfaat dari beroperasinya PLTU Labuan tersebut, antara lain mengurangi penggunaan BBM untuk operasiona pembangkitan dalam jumlah cukup signifikan, sehingga dapat mengurangi subsidi BBM.
Selain itu, menanggulangi krisis energi listrik akibat pertumbuhan beban, khususnya untuk wilayah Jawa Bali, dengan terwujudnya regional balanced system ketenagalistrikan Jawa Bali.
Â
"Dengan penggunaan bahan bakar non BBM, maka HPP listrik dapat ditekan sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan," tambahnya.
(ang/qom)











































