.webp)
Menurut Ketua Umum SP PLN Riyo Supriyanto, Dahlan dinilai tidak memahami proses
bisnis PLN dan dikhawatirkan penempatan Dahlan sebagai Dirut PLN hanya karena alasan politik.
Ia juga khawatir akan terjadi benturan kepentingan, karena yang bersangkutan memiliki usaha
pembangkit tenaga listrik di wilayah kelistrikan Kalimantan Timur dan menjualnya ke sistem PLN sehingga akan berpotensi akan terjadi kolusi dan nepotisme.
"Dulu dia menjual listrik, kalau jadi Dirut kan dia akan menjadi pembeli listrik dari pihak swasta, maka kami khawatir ada conflict of interest di sana," ujar Riyo dalam konferensi pers di restoran Sari Kuring, di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (12/12/2009).
Riyo menyatakan, apabila pemerintah memaksakan posisi Direktur Utama PLN berasal dari eksternal PLN, maka serikat pekerja PLN tidak menjamin akan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
Menurut pada dasarnya, yang memahami proses bisnis PLN adalah internal PLN sendiri. Ia melanjutkan, pengelola kelistrikan di Indonesia tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang sebab pengadaan listrik menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kami butuh pemimpin yang profesional, pekerja keras, dan bukan orang politik dan tidak suka politik," jelas dia.
Riyo mengatakan, pergantian direksi PLN bukan solusi untuk mengatasi krisis listrik yang tengah terjadi sekarang. Menurut dia, kinerja Fahmi Mochtar selama memimpin Direktur Utama PLN sudah cukup baik. Hal ini ditunjukan adanya tren peningkatan pelayanan, penurunan loses dan dari sisi keuangan PLN juga lebih baik dibanding sebelumnya.
"Kami ingin tetap pertahankan yang ada. Kalaupun ada pergantian seharusnya itu di jajaran anggota Direksi. Kami minta pemerintah menunjuk direksi yang bisa kerjasama dengan Direktur Utama," ungkap dia.
Ia memaparkan, pemadaman bergilir yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia bukanlah atas kesalahan manajemen PLN. Pemadaman itu terjadi karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2003 hingga akhir tahun ini.
Faktor lainnya yaitu kebijakan energi primer pemerintah yang dinilai belum berpihak untuk memenuhi kebutuhan energi primer dalam negeri sehingga PLN kesulitan untuk mendapatkan gas dan batubara. Hal ini menyebabkan BUMN listrik itu harus mengoperasikan pembangkitnya dengan menggunakan BBM sehingga tidak efisien.
Kondisi tersebut juga diperparah dengan dana subsidi yang hanya cukup untuk operasi dan tidak dapat melakukan investasi. Dengan tidak adanya investasi maka PLN tidak dapat seluruh infrastruktur listrik yang sudah ada semakin berkurang kemampuannya sehingga ada gangguan.
Proyek 10.000 MW juga diduga menjadi penyebab krisis listrik yang terjadi akhir-akhir ini. Pasalnya, kesulitan PLN untuk mencari pendanaan proyek tersebut telah menyebabkan PLN terpaksa menggunakan dana internal PLN sehingga biaya operasi PLN semakin minim dan berdampak pada biaya pemeliharaan pembangkit dan sarana kelistrikan lainnya.
"Pemadaman listrik ini adalah komulatif saja. Siapapun pengelola PLN pemadaman pasti akan terjadi juga. Pemadaman bergilir resahkan masyarakat, namun bolanya tidak hanya di PLN tapi juga di pemerintah," tegas dia.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden RI terkait hal tersebut. Surat tersebut dikirimkan pada tanggal 25 Nopember 2009 dan 9 Desember 2009.
(epi/ang)
