Pemerintah Jangan Jaim Tunda FTA ASEAN-China

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah terus memperjuangkan penundaan atau memodifikasi perdagangan bebas alias free trade agreement (FTA) ASEAN-China. Pemerintah jangan mementingkan prestige atau jaga image (jaim) karena terlanjur malu telah menyepakati FTA namun mengorbankan industri dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam acara konferensi pers di kantornya, Kamis (17/12/2009).

"Kalau hanya mementingkan prestisius, nama baik dan lain-lain. Saya pikir nggak perlu dia malu. Jangan mengorbankan ratusan ribu menganggur hanya karena prestise itu nggak betul," katanya.

Ia menjelaskan, dalam perdagangan bebas ASEAN-China, China adalah satu-satunya negara yang harus menjadi momok terbesar. Mengingat negara tirai bambu itu selama krisis global telah kelebihan suplai barang yang siap menyerbu ke pasar lokal pada saat FTA.

"Jadi dia over produksi, akan masuk ke kita besar-besar di tahun depan," katanya.

Ia mengatakan, industri dalam negeri menghadapi FTA ASEAN saat ini sudah seperti mengibarkan bendera putih. Ada kemungkinan banyak pelaku industri yang bakal beralih menjadi pedagang.

"Dalam FTA itu ada klausul, pasal 23 untuk menunda. Pakailah pasal itu, jangan kita merasa hebat terus," terangnya.

Ia juga tidak habis pikir dengan upaya pemerintah yang terkesan bersilat lidah dengan menyatakan produk-produk yang masuk ke Indonesia dalam perdagangan bebas adalah produk mentah.

"Nggak betul kalau kita diuntungkan dengan ada FTA masuknya bahan baku. Jangan pemerintah hanya silat lidah, yang masuk itu finish goods. Kalau kita pakai klausul itu saja 3-4 tahun kita siap, untuk melaksananakan dan bisa bersaing," katanya.
(hen/ang)