Pemerintah Kucurkan Rp 10 Triliun ke Program 10 Ribu MW

Pemerintah Kucurkan Rp 10 Triliun ke Program 10 Ribu MW

- detikFinance
Selasa, 22 Des 2009 19:12 WIB
Pemerintah Kucurkan Rp 10 Triliun ke Program 10 Ribu MW
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 10 triliun untuk percepatan program 10 ribu megawatt.

"Untuk keperluan kelistrikkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk percepatan program pembangkit listrik 10 ribu megawatt, terutama untuk pembangunan transmisi," ujar Armida saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, sore ini (22/12/2009).

Dana tersebut akan diambil dari alokasi dana tambahan dalam APBNP 2010 sebesar Rp 24 triliun. Namun Armida mengatakan, dari alokasi dana tambahan tersebut pemerintah akan menggunakan sebesar Rp 21 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, seperti bantuan untuk PLN dan KUR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya itu hanya sekitar Rp 21 triliun sampai Rp 24 triliun. Nanti Menteri Keuangan dan lembaga terkait yang akan lihat prioritasnya yang mana," ujarnya.

Tambahan belanja tersebut paling lambat harus diusulkan pada Maret 2010 yang kemudian akan dibahas Badan Anggaran DPR. Keputusan harus bisa dihasilkan paling lambat sepekan setelah pengajuan pemerintah.

"Beberapa program yang akan ditambah salah satunya terkait dengan infrastruktur, terutama kelistrikkan. Itu jelas, karena 2010 adalah tahun darurat listrik," ujar Armida.

"Selain itu, nantinya juga ada perluasan KUR. Akan ada Rp 2 triliun dari APBN, agar penyaluran KUR mencapai Rp 20 triliun," imbuh Armida.

Dengan tambahan belanja tersebut, kemungkinan defisit APBN 2010 akan bertambah. Saat ini, defisit APBN 2010 masih dalam level 1,6% terhadap PDB atau Rp 98 triliun.

"Untuk tambahan belanja, mungkin mostly akan dibiayai dari penerbitan obligasi. Belum ada usulan tambahan pinjaman luar negeri," kata Deputi Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo.

(nia/dro)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads