PR Dahlan Iskan Sebagai Dirut PLN

Jakarta - CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan akan segera menempati posisi tertinggi di PLN. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Dahlan Iskan yang notabene adalah orang luar PLN dan awam bisnis kelistrikan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) DEN Herman Darnel berharap Dahlan dapat memperbaiki kinerja keuangan BUMN listrik itu. Pasalnya, masalah keuangan kerap kali menjadi kendala PLN dalam melaksanakan tugasnya dalam penyediaan listrik.

"Sebagai pemimpin yang baru dia harus berpikir bagaimana supaya revenue PLN cukup untuk melakukan kegiatan operasi dan investasi," ujarnya saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (23/12/2009).

Peningkatan sisi keuangan PLN ini dapat dilakukan bersumber dari tarif dasar listrik dan subsidi sehingga untuk merealisasikannya perlu dukungan pemerintah sebab masalah tarif dan subsidi domainnya ada di pemerintah.

"Jadi kuncinya tidak hanya di PLN,tapi juga di pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM, Menneg BUMN, Menkeu dan Presiden," ungkap dia.

Selain memperbaiki kinerja keuangan, Dahlan juga harus bisa menjaga kelanjutan seluruh proyek pembangunan pembangkit listrik yang saat ini tengah berlangsung.

"Seluruh proyek yang sudah jalan harus tetap selesai sesuai jadwal karena ini kan menyangkut ketersediaan listrik ke depan," kata dia.

Untuk itu, ia menilai kehadiran Bos Group Jawa Pos di BUMN listrik ini harus didukung dengan anggota direksi yang memiliki background operasi sistem yang kuat.

Senada dengan Herman, anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha menilai perbaikan kondisi keuangan PLN merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan Dahlan. Menurut dia, dengan keadaan keuangan PLN sekarang, Dahlan harus bisa membuat skala prioritas.

"Misalnya kebakaran di Gardu Induk Cawang, itukan karena load trafo mencapai 95 persen karena PLN tidak punya cadangan, sementara PLN terus membangun pembangkit. Kenapa PLN tidak berpikir untuk tidak mengalokasikan seluruh dananya untuk itu, tapi juga untuk membeli trafo cadangan karena itu tidak kalah penting," urainya.

Selain itu, imbuh Satya, Dahlan juga harus bisa menyeimbangkan tugas korporasi dengan fungsi Public Service Obligation (PSO).

"Misalnya, dia jual listrik ke industri itu  dengan harga pasar sementara rakyat kecil harus tetap membeli listrik dengan harga murah karena disubsidi," ujarnya.

Hal lain yang harus dilakukan Dahlan yaitu, menjual pembangkit listrik miliknya. Satya khawatir akan ada konflik kepentingan jika Dahlan tidak segera menjual pembangkit miliknya.

"Itu harus dilepas karena diakan regulator dan player," tandas Satya.

Pengamat kelistrikan Tri Mumpuni juga menyatakan harapan yang sama agar Dirut baru PLN diharapkan dapat segera atasi krisis listrik yang terjadi di tanah air.

"Dia harus  bisa lakukan itu, karena kalau tidak ngapain milih dia," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, tugas lain yang harus dilakukan Dahlan yaitu bagaimana menekan besaran subsidi listrik yang dinilainya sudah terlalu besar dan begitu membebani negara. Menurut dia, penurunan subsidi dapat dilakukan dengan terus meningkatkan efisiensi  dalam pengoperasian pembangkit. Opsi lain yang dapat diambil yaitu mengusulkan kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap kepada pemerintah.

"Orang-orang kaya itu sebaiknya jangan disubsidi. Kalau tidak mau bayar listrik mahal ya sudah pakai lilin saja," ungkap dia.

(epi/qom)