Pemerintah Janji Maksimalkan Instrumen Non-Tarif Hadapi FTA

Jakarta - Pemerintah berjanji akan memaksimalkan penggunaan instrumen non-tarif dalam melindungi industri dalam negeri sebagai imbas dari perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China di awal 2010 nanti.

Beberapa instrumen non tarif itu antara lain maksimalisasi penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI), instrumen label halal, label berbahasa Indonesia, pengetatan pengawasan pasar dan lain-lain.

"Untuk non-tarif, PR (pekerjaan rumah) kita banyak untuk dioptimalkan," kata  Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Industri Edy Putra Irawady saat di temui di kantornya, Senin (28/12/2009)

Menurut Edy penggunaan non tarif diharapkan bisa meredam dari potensi serbuan produk-produk impor khususnya dari China. Maklum saja China terkenal memiliki harga yang murah karena ditopang oleh faktor infrastruktur, pembiayaan perbankan yang maksimal sehingga memiliki daya saing tinggi.

Untuk merealisasikan ini pemerintah bersama dunia usaha telah membentuk tim dalam mempersiapkan strategi pelaksanaan FTA.

"Besok kita akan rapat terkait strategi pelaksanaan FTA," katanya.

Edy menambahkan selama ini industri dalam negeri telah masuk dalam fenomena  kegamangan, dimana pada tahun 1980-an banyak industri yang meminta dibebaskan bea masuk impor barang, untuk kepentingan investasi dan ekspor. Namun pada saat krisis  2009,  industri juga meminta fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) dan pada FTA justru meminta perlindungan tarif.

"Belakangan menghadapi krisis mereka minta BMDTP. Ini kan sesuatu yang gamang. Mereka malah mintanya impornya bebas, perdagangan bebas, KEK, tapi sekarang setelah semuanya bebas, mereka minta tembok lagi. Jadi ini sebenarnya gejala dari industri kita," tambah Edy.

Ia mengatakan terkait adanya desakan penundaan atau modifikasi dari dunia usaha, dalam kasus FTA ini menurutnya lebih banyak isu domestik yang harus dibenahi. Isu domestik ini, lanjut Edy,  yang menjadi penyebab beberapa sektor industri tak mampu bersaing jika ada pembebasan bea masuk.

"Isu domestik, yang begitu banyak membebani dunia usaha. Seperti misalnya masalah tekstil selama ini masalah restitusi. Kemudian masalah selanjutnya adalah pembayaran di pelabuhan, kemudian listrik, pelabuhan, kemudian mengenai pembiayaan (perbankan)," katanya.



(hen/qom)