.webp)
"Kalau proses tender itukan minimum memakan waktu 45 hari, terus kalau tender belum selesai lalu listrik mati. Milih mati atau tender," ujar Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (30/12/2009).
Menurut Said, proses tender tersebut dimungkinkan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 tahun 2008 mengenai pedoman umum pengadaan barang dan jasa BUMN. Dalam Permen tersebut diatur sejumlah kriteria yang memperbolehkan BUMN untuk melakukan penunjukan langsung.
"Misalnya soal kebutuhan mendesak, ada analisis yang menyatakan tender butuhkan waktu beberapa hari atau kerugian sekian-sekian, kriterianya sangat spesifik umpamanya yang hanya khusus untuk alat itu dan produsennya hanya satu," papar dia.
Said juga menyatakan, untuk penunjukan langsung tersebut, BUMN listrik itu tidak perlu menunggu persetujuan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham karena hal tersebut masuk ke dalam aksi korporasi.
"Jadi aksi korporasi murni saja, tidak perlu persetujuan pemegang saham. Yang jelas dia pasti punya analis sendiri, jadi mekanisme pengadaan barang dan jasa secara detail ada di direksi, tidak perlu kementerian," ungkap dia.
Namun menurutnya, penunjukan langsung pengadaan trafo tersebut belum tentu lebih baik daripada membeli trafo melalui tender.
"Yang penting jangan dianggap tender itu segala-galanya yang akan bebas dari korupsi dan harga yang mahal, itu kan tergantung yang melaksanakan. Takutnya kalau tender mafia malah masuk," tandasnya.
Untuk diketahui, PLN berencana menyiapkan sebanyak 12 trafo cadangan 500 kVA tanpa melalui proses tender. Trafo cadangan tersebut akan ditempatkan di setiap gardu GI di wilayah Jamali untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik bila terjadi kerusakan atau perbaikan GI tersebut.
Perusahaan plat merah itu telah menganggarkan dana sekitar Rp 600 miliar untuk pengadaan 12 trafo cadangan tersebut dalam anggaran tahunan PLN untuk 2010. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengakui BUMN listrik itu tengah mengupayakan legitimasi dari pemerintah agar PLN bisa melakukan pemesanan langsung dan tanpa tender untuk pengadaan 12 trafo tersebut.
Pengadaan 12 trafo tersebut tetap dengan harga dan spesifikasi yang lebih murah dibandingkan dengan tender yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurut dia, izin pengadaan langsung trafo tersebut akan diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri BUMN.
(epi/ang)
