Pemerintah Kaji Ulang BMDTP 2010

Jakarta - Pemerintah akan segera mengkaji kembali Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dalam APBN 2010 terkait pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2010.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan BMDTP ini akan dilihat kembali sesuai dengan alokasi anggaran pada APBN 2010 yang telah disetujui DPR. Sampai saat ini, tidak ada input yang memengaruhi angkanya secara signifikan kecuali pelaksanaan FTA. Namun pihaknya, masih menunggu beberapa formula dari menteri yang terkait FTA ini.

"Dalam rangka menyambut FTA, kita akan tunggu beberapa formulasi dari tim ekonomi yaitu Menperin dengan Menko Perekonomian serta menteri terkait seperti menteri sektoral lain, kalaupun ada usulan baru ya nanti kita akan proses," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu. Menurutnya, BMDTP akan dikaji ulang pada 2010.

"Yang tahun 2009 akan direview," ujar Anggito saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, siang ini (29/12/2009).

Namun, Anggito menegaskan BMDTP tetap akan ada meskipun FTA sudah diberlakukan karena masih banyak produk yang diimpor di luar negara FTA.

"Untuk industri yang memasok kebutuhan umum, jasa publik, berdampak pada masyarakat banyak, pemerintah tetap melakukan intervensi, baik melalui subsidi atau BMDTP. Artinya kalau bisa dipasok dari dalam negeri kenapa harus impor," ujar Anggito.

(nia/qom)