.webp)
"Prgoram-program itu belum efektif, belum maksimal. Sistem yang ada saat ini masih acakadut," jelasnya saat perbincangan dengan detikFinance saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (20/12/2009).
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan macam BOS, jatah raskin, BLT dan khususnya PNPM, tidak secara nyata terserap oleh masyarakat kurang mampu. Selain antar departemen di pemerintahan pusat punya agenda pengurangan penduduk miskin sendiri-sendiri, pemerintah daerah (pemda) juga punya rencana aksi yang sama.
"Harus dibuat dulu sistematikanya. Bagaimana mungkin akan efektif," paparnya.
Khusus program PNPM, dirinya mengkritisi bagaimana alokasi dana yang diberikan, sebagian besar untuk pembangunan fisik. Padahal implementasi di lapangan, langkah ini tidak berdampak langsung bagi masyarakat miskin.
Masyarakat yang tergolong lebih mampu, punya kesempatan yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan lainnya. "Rakyat miskin hanya terkena dampak tidak langsung. Hanya 30% pengembangan ekonomi keluarga miskin. Apalagi tahun depan anggaran PNPM sebesar Rp 3 miliar per kecamatan," tambahnya.
Pun demikian halnya dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena penyaluran kredit melalui perbankan, hingga hanya 25% masyarakat miskin yang dapat memanfaatkannya. Apalagi KUR di perbankan masih menganut sistem agunan. Bank juga hanya mengharap sudsidi dari pemerintah.
"BLT mungkin lebih baik, karena dampaknya langsung terasa. Namun ingat, ini bersifat temporer. Dia memang tidak menaikan pendapatan, tapi paling tidak menurunkan pengeluaran. Hal ini juga sama dengan kebijakan raskin," paparnya.
Saat ini, jelasnya, pemetintah sedang memformulasikan kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal. "Jadi tidak hanya yang formal saja yang dapat kesempatan. Tentu program ini nantinya akan baik untuk masyarakat," imbuhnya.
(wep/ang)
