Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Tersandung FTA ASEAN-China

Jakarta - Kesepakatan Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN dan China mulai berlaku pada Jumat, 1 Januari 2010. Indonesia pun harus siap-siap menerima kenyataan pertumbuhan ekonominya bakal terhambat pelaksanaan FTA ASEAN-China tersebut.

Menurut pandangan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, pelaksanaan FTA ASEAN-China saat krisis finansial global turut mampir ke Indonesia, perekonomian bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi 4,3% karena konsumsi domestik Indonesia yang bagus.

Namun saat itu, lanjut Anwar, konsumsi domestik itu ditopang penduduk Indonesia yang mengonsumsi produk-produk yang masih didominasi produk dalam negeri sehingga uang mengalir sepenuhnya ke dalam negeri.

Dengan adanya FTA ini, tambah Anwar, walaupun konsumsi negara ini bagus tetapi produk yang ada di pasar mulai dipenuhi produk luar, dalam hal ini produk China. Hal ini berarti uang akan terpecah kepada pihak asing. Industri lokal pun mau tak mau akan tergerus dampaknya.

"Kalau saya termasuk yang merisaukan itu. Karena industri bisa terganggu. Kemarin kita bertahan karena konsumsi domestik bagus. Konsumsi domestik itu menggunakan produksi dalam negeri. Kita bisa menghadang. Tapi kalau nanti konsumsi domestik tinggi dan menggunakan barang impor, sudah lain lagi ceritanya," ujar Anwar.

Ia menyampaikan hal tersebut usai pelantikan Dirjen Bea Cukai yang baru di Gedung Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (31/12/2009) malam.

Selain itu, Anwar juga menyatakan terkadang negara-negara yang ikut FTA itu tidak menerapkan prinsip kepatuhan atau compliance dengan produk-produknya. Tidak jarang, produk ekspor mereka mengganggu bahkan merusak di negara importir. Yang mereka utamakan hanya tidak adanya tarif dalam pengiriman produk-produknya.

"Kalau boleh menyarankan, kita tidak hanya bicara FTA tapi compliance juga. Jadi jangan produk dari Cina mengirim barang yang mengganggu kita. Kadang negara-nagara yang menandatangani FTA tidak compliance. Misalnya, dia mendatangkan limbah. Harusnya tidak boleh terjadi," jelasnya.

Oleh karena itu, Anwar meminta pemerintah meninjau ulang mengenai kebijakan pelaksanaan FTA ini. Kalaupun tetap akan dilaksanakan, Anwar menyarankan pemerintah menetapkan berbagai kebijakan. Kebijakan itu antara lain aturan non tariff barier, penggunaan bahasa Indonesia untuk produk luar, SNI, dan benar-benar memperhatikan kualitas produk luar yang masuk ke Indonesia.

Untuk di Ditjen Bea dan Cukai, Anwar mengharapkan para eksportir asing itu bisa menjadi authorized economy operator. Hal ini, jelas Anwar, untuk menciptakan kepercayaan antar negara. Selain itu, Indonesia tidak hanya menjadi serambi bagi negara pengekspor karena akan menyebabkan produk-produk menumpuk di negara ini. Jika itu terjadi maka industri di negara ini akan berantakan.

"Saya sudah mengingatkan dari 2-3 tahun yang lalu ke teman-teman Perdagangan, sampai di Panitia Anggaran (Panggar) untuk dikaji lagi. Kan harusnya kalau ada sesuatu yang ingin direvisi, 6 bulan sebelum kejadian. Itu kenapa tidak dilakukan? Kita kan senangnya sering telat, sudah jadi masalah besar baru ramai," keluh Anwar.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan FTA ASEAN-China itu semakin memperberat tugas tanggung jawab Dirjen Bea Cukai baru.

"Pelaksanaan FTA yang mengharuskan pegawai untuk menerapkan peraturan baru, jelas tidak mudah," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, lanjutnya, pada dasarnya Bea Cukai harus menjaga 9 Perbatasan dengan negara ASEAN lagi, itu menjadikan tantangan Bea Cukai semakin berat.

Dengan begitu, tambahnya,  penyempurnaan terhadap tata kerja dalam tubuh Dirjen Bea Cukai menjadi suatu keharusan.

Sri Mulyani mengingatkan Bea Cukai juga harus mewaspadai  perdagangan ilegal. Pasalnya saat ini bukan hanya barang, manusia pun menjadi komoditas yang diperdagangkan.

"Semuanya tidak akan mudah, tapi. Sebagai menteri selalu mendukung," ujar Sri Mulyani.

(nia/qom)