Infrastruktur Minim, Penyerapan APBN-P 2009 Rendah

Jakarta - Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P 2009) yang masih cukup besar salah satunya disebabkan karena rendahnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur.

Demikian dikatakan oleh Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Aditya Swara. Menurutnya, memang sejak reformasi digulirkan tahun 1998 lalu pengeluaran pemerintah selalu di bawah rencana.

"Penyebabnya antara lain adanya kehati-hatian pemerintah supaya tidak melanggar aturan anti korupsi," jelas Mirza kepada detikFinance di Jakarta, Sabtu (02/01/2010).

Tahun anggaran 2009 ini, pemerintah masih mencatatkan surplus APBN P sebesar Rp 38 triliun. Realisasi defisit pada APBN-P 2009 juga hanya sebesar Rp 87,2 triliun (1,6% PDB) atau lebih rendah dari perkiraan semula Rp 129,8 triliun (2,4% PDB).

Selain itu, kata Mirza, keterbatasan pemerintah daerah untuk menyusun, menyetujui dan mengeksekusi proyek yang cocok dengan daerahnya secara cepat juga menjadi penyebab lain rendahnya penyerapan anggaran ini.

"Masalah pembebasan tanah mungkin juga menjadi faktor penghambat," sambungnya.

Ke depan, kata Mirza, untuk mempercepat penyerapan APBN pemerintah perlu mempercepat pengeluaran untuk beberapa sektor. "Antara lain sektor-sektor yang terkait dengan infrastruktur pertanian,infrasttuktur perhubungan dan energi seperti irigasi, jalan, pembangkit tenaga listrik," pungkasnya.

(dru/ang)