Pemerintah Harus 'Pasang Badan' Biayai Infrastruktur

Jakarta - Pemerintah harus memprioritaskan dan berani "pasang badan" untuk membiayai sektor infrastruktur tahun depan. Hal ini dilakukan untuk menggenjot penyerapan anggaran agar bisa optimal.

"Idealnya memang infrastruktur banyak dibiayai swasta. Namun jika swasta tidak bergerak dan enggan berinvestasi ke infrastruktur, pemerintah harus mengambil alihnya," ujar Kepala Ekonom BNI, Tony Prasetiantono saat dihubungi kepada detikFinance, Minggu (3/1/2010).

Tony mencontohkan proyek pembangunan monorel di Jakarta yang selama ini terbengkalai karena pemerintah menyerahkannya ke swasta. Menurut dia, proyek tersebut seharusnya segera diambil alih oleh pemerintah dan dibiayai dengan menggunakan dana APBN.

"Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus berani mengambil siapa lagi kalau bukan pemerintah? Juga soal pembangunan terminal 3 bandara Soekarno-Hatta, kalau menunggu Angkasa Pura II punya duit, terlalu lama. Pemerintah harus mengongkosinya via APBN."

Tahun anggaran 2009 ini, pemerintah masih mencatatkan surplus APBN-P sebesar Rp 38 triliun. Realisasi defisit pada APBN-P 2009 juga hanya sebesar Rp 87,2 triliun (1,6% PDB) atau lebih rendah dari perkiraan semula Rp 129,8 triliun (2,4% PDB).

Menurut Tony, adanya surplus APBN mengandung ambiguitas. Di satu pihak ini menunjukan keberhasilan pemerintah untuk mengerem utang karena tidak sebesar yg direncanakan semula. Namun di sisi lain, sekali lagi membuktikan bahwa sisi belanja pemerintah masih belum optimal dan efektif.

(epi/hen)