.webp)
"Presiden diharapkan bijak dan transparan dalam memberi penilaian termasuk harusnya tidak mengambil keputusan dengan tergesa untuk mengganti Karen Agustiawan," ujar Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria saat berbincang dengan detikFinance , Selasa (5/1/2010).
Selain itu, lanjut Sofyano, dalam pemilihan para calon direktur yang akan mendampinginya, pemerintah pun idealnya meminta pendapat Karen sebagai Dirut agar bisa bekerja dengan kompak, dan tidak saling menjegal.
"Karen pun diharap mampu membuktikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Pertamina dengan mampu menunjukan ketegasan dan ketegaran jika ada direksi lain yang tidak patuh atau tidak mendukung kebijakan dan programnya," tuturnya
Terkait pencalonan Direktur Keuangan Pertamina Ferederick Siahaan sebagai Dirut Pertamina, Presiden dan Tim Penilai Akhir diminta untuk mempertimbangkan prestasi yang bersangkutan selama menempati posisinya tersebut sejak awal 2006 hingga sekarang.
Misalnya, apakah secara finansial Pertamina menjadi lebih sehat, apakah cash flow Pertamina lebih baik.
Bagaimana koordinasi atau lobi yang bersangkutan dengan pemerintah atau Departemen Keuangan untuk penyelesaian piutang Pertamina oleh Pemerintah (piutang BBM PSO, LPG 3 Kg/program konversi, PLN, ABRI, kelebihan bayar dividen, dan lain-lain). Lalu bagaimana akurasi penyusunan laporan keuangan perusahaan/Pertamina (tahun 2006 sampai dengan 2009) antara unaudited dengan audited .
"Sebab kalau beda jauh maka laporan unaudited berarti hanya lips service saja, tak bisa dipercaya serta merugikan Pertamina dengan membayar dividen dan pajak yang lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan," paparnya.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga mengenai penilaian, sikap atau penerimaan pekerja Pertamina sebagai stake holder dan pihak yang paling tahu dan pantas memberi penilaian terhadap orang dalam terhadap Ferederick.
"Konon Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah mengeluarkan sikap akan mogok kerja jika Frederick Siahaan ditetapkan sebagai Dirut Pertamina," ungkap dia.
Sofyano menambahkan, jika pencalonan atau pengangkatan Dirut Pertamina yang baru tidak didasarkan pada kemampuan dan prestasi kerja yang bersangkutan maka jelas ini lebih didasarkan pada kepentingan politis dan bernuansa "Nepotisme" dan ini harus ditolak oleh SBY.
(epi/dnl)
