Belum Ada Capres yang Miliki Visi Ekonomi yang Baik

Jakarta - Ekonom Indef Aviliani menilai sejumlah calon presiden (capres) yang ada saat ini belum ada yang memiliki visi ekonomi yang baik. Ia merujuk pada platform partai politik (parpol) yang dinilai belum menawarkan solusi bagi permasalahan ekonomi bangsa."Capres kan cerminan dari parpol dan 24 parpol yang ada hanya mengungkapkan persoalan ekonomi, tapi tidak memberi solusi yang nyata," ujar Aviliani usai diskusi di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (14/4/2004).Padahal menurutnya, masyarakat sangat berharap hidupnya lebih sejahtera di masa mendatang. "Seharusnya parpol juga membuat target jangka pendek dan menengah. Apa yang akan dilakukan satu tahun, dua tahun hingga lima tahun mendatang," imbuhnya.Dalam pengamatan Aviliani, ironisnya sebanyak 33 persen parpol tidak memiliki platform ekonomi yang jelas. Sebanyak 42 persen parpol membawa platform ekonomi kerakyatan, 3 persen menawarkan konsep ekonomi Islam dan sisanya mengusung ekonomi pasar."Justru partai-partai besar yang banyak memberikan janji-janji ekonomi tapi tidak ada solusinya dan ini menjadi pertanyaan. Ekonomi kita tidak akan lagnsung baik dalam lima tahun ini," katanya.Menurut Aviliani, indikator keberhasilan pemerintah mendatang dalam bidang ekonomi dapat dilihat paling tidak dari dua hal yakni berkurangnya jumlah pengangguran dan peningkatan devisa."Kalau pemerintah bisa mengurangi pengangguran dan devisa bisa meningkat itu baru bisa dikatakan berhasil karena investasi juga akan bisa dilihat dari situ. Jadi jangan hanya bangga dengan sektor moneter, tapi sektor riilnya juga harus diikutkan," papar dia.Aviliani juga mengusulkan agar dibentuk suatu lembaga independen yang nantinya akan membantu pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan ekonomi. "Lembaga inilah nanti yang akan mengkaji suatu kebijakan sebelum dikeluarkan sehingga nanti lembaga ini yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah," jelasnya.Menurut dia, lembaga tersebut juga bisa dijadikan sebagai jembatan penghubung antara DPR dengan pemerintah. "Makanya komposisinya tidak hanya dari ekonom saja, seperti terjadi dalam Dewan Ekonomi Nasional, tapi ada juga dari asosiasi, tokoh masyarakat dan akademisi, baik yang pro maupun kontra. Sehingga nantinya ada lembaga independen yang terpercaya," lanjut Aviliani. (ani/)