16 Ekonom Kritik Program Ekonomi 100 Hari Pemerintah

Jakarta - Program 100 Hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terlalu disibukkan dengan berbagai hal yang tidak substansial. Hal ini pun terjadi dalam program-program 100 hari dibidang ekonomi yang sudah mendekati batas waktunya di penghujung Januari 2010 ini.

"Padahal, ada hal yang lebih substansial," ujar Anggota Forum Ekonom Indonesia (FEI) Fahmi Radhi dalam konferensi pers FEI di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/1/2010)

Forum tersebut merupakan inisiatif dari 16 ekonom dalam negeri seperti Rizal Ramli, Iman Sugema, Denni Danuri,  Ismet Hasan Putro, Ichsanuddin Noorsy, Ikhsan Modjo,  Ahmad Erani Yustika, Hendri Saparini, serta Revrisond Baswir dan lain-lain.

Menurut Fahmi, hal-hal yang sebenarnya harus mendapatkan perhatian pemerintahan SBY adalah deindustrialisasi yang terjadi sejak lima tahun yang
lalu. "Industri menghadapi liberalisasi yang dasyat sehingga sektor industri terutama UMKM tidak mampu menghadapi serbuan produk cina," jelas Fahmi.

Fahmi menilai hal ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki produk ekspor unggulan. Selama ini, lanjut dia, pemerintah terlalu banyak mengandalkan
ekspor sumber daya alam yang bernilai rendah dibanding barang jadi.

Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Rizal Ramli menyatakan dengan struktur industri nasional yang saat ini sangat lemah dan
tidak jelas arahnya, membuat tekad untuk menjadi raksasa ekonomi baru di Asia setelah China dan India, rasanya terlalu muluk.

"Meskipun tidak mudah namun target harus ditetapkan dan harus dilaksanakan karena hanta inilah kalan satu-satunya cara bagi Indonesia untuk
menyelesaikan masalah struktural baik kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan lain-lain," papar dia.

Industrialisasi di berbagai sektor baik manufaktur dan pertambangan, percepatan pertanian akan menjadi pintu untuk membawa Indonesia menjadi
negara dengan struktur ekonomi yang lebih kuat.

Rizal menyatakan, dalam 100 tahun terakhir sejumlah negara telah berhasil melakukan secara dramatis membawa industri mereka menjadi industri maju
seperti yang mereka rencanakan. Jika Inggris dahulu membutuhkan waktu 100 tahun, Jepang dan Amerika memerlukan waktu 60 tahun, China hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 tahun.

"Masih sangat besar peluang bagi Indonesia untuk melakukan transformasi menjadi negara industri di Asia," tandasnya.

Beberapa persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapainya yaitu Indonesia harus mengakhiri kebijakan ekonomi yang berparadigma pro pasar ugal-ugalan. Dimana garis kebijakan ekonomi harus dikembalikan pada garis ekonomi konstitusi.

Kedua, Indonesia juga harus membuat kebijakan dan strategi industri yang akan menjadi referensi dalam pengembangan industri yang komprehensif. Semua
kebijakan ekonomi, baik industri, perdagangan, fiskal, maupun moneter, harus pro-industri dan pro-petani.

(epi/hen)