.webp)
"Sekarang sudah kami mulai, dan diharapkan selesai pada semester 2 ini," kata Anggota IV BPK bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa saat ditemui di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/1/2010).
Menurut Ali, audit tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran jumlah paket dan anggaran yang sudah disalurkan ke masyarakat , baik dalam hal penggunaan/alokasinya maupun ketepatan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Dari data yang ada, untuk tahun 2007 hingga 2008 telah terealisasi distribusi paket sebesar 19.013.328 untuk wilayah distribusi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sumetara Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Sedangkan untuk 2009 dari target 23.772.582 paket, per tanggal 21 Desember 2009 telah terealisasi 23.436.000 paket untuk wilayah distribusi Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Jika dihitung sejak tahun 2007 hingga 2009, total paket yang distribusikan sebanyak 42.785.910. Dengan demikian masih tersisa 9.214.090 paket yang harus didistribusikan untuk tahun 2010.
Dengan rata-rata harga per paket sekitar Rp 298 maka anggaran yang digunakan untuk mendukung program konversi minyak tanah ke elpiji berkisar Rp 15,5 triliun untuk jumlah 52 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,1 triliun di tahun 2007, Rp 2,2 triliun di tahun 2008, dan Rp 4,7 triliun di tahun 2009.
Ali memaparkan untuk memenuhi 52 juta rumah tangga yang menggunakan program konversi maka dibutuhkan elpiji 3.160.000 MT di tahun 2010. Sementara kemampuan pemerintah hanya 2,8 juta MT sehingga masih kurang 360.000 MT gas dari jumlah kebutuhan yang ada.
"Agar tidak terjadi kelangkaan gas dan agar program konversi tidak menjadi jebakan baru bagi masyarakat, maka impor gas tentu menjadi pilihan yang akan diambil pemerintah," kata dia.
Untuk itu, Ali menyatakan pihaknya juga akan melakukan audit terhadap tender pengadaan elpiji yang dilakukan PT Pertamina (Persero).
"Kami juga mempertanyakan proses tender penyediaan elpiji tersebut," tandasnya.
(epi/dnl)
