DPR Minta Pemerintah Sinkronkan Aturan Energi

Jakarta - Komisi VII DPR meminta pemerintah mempercepat sinkronisasi sejumlah peraturan di sektor energi untuk meningkatkan investasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya di sela rapat dengar pendapat dengan sejumlah asosiasi yang bergerak di sektor energi  yakni Indonesian Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Indonesia Petroleum Association (IPA), di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/1/2010).

"Kami harapkan pemerintah mempercepat sinkronisasi regulasi yang telah diterbitkan agar  berbagai regulasi tersebut bisa segera diimplementasikan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," kata dia.

Menurut dia, sejumlah aturan di sektor energi yang harus segera disinkronisasi adalah UU Migas, UU Minerba, UU Kehutanan, UU Perpajakan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Tata Ruang.

"Kami minta ini dipercepat karena dapat meningkatkan kemandirian energi dan pendapatan negara pendapatan negara sertamemberikan dampak berantai  (multiplier effect) bagi perekonomian," paparnya.

Sebelumnya,  Ketua Umum Indonesia Minning Association (IMA), Arief S Siregar menyatakan tidak adanya kepastian hukum di sektor pertambangan telah menyebabkan investasi sebesar US$ 10 miliar yang akan masuk ke Indonesia menjadi tertunda.

(epi/qom)