Untuk piutang ke PLN dalam rangka pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersisa Rp 8,3 triliun per 31 Desember 2009. Angka ini turun jauh dibandingkan utang PLN ke Pertamina yang sempat mencapai Rp 44 triliun.
Hal tersebut disampaikan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Ferederick Siahaan dalam rapat dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ferederick memperkirakan untuk tahun ini kemungkinan TNI akan memiliki utang yang paling besar kepada Perseroan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran TNI di dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN).
"Utang TNI sendiri hingga 31 Desember tercatat Rp 6,2 triliun," kata dia.
Selain PLN dan TNI, pihak-pihak lain yang masih memiliki utang kepada Pertamina yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sebesar Rp 4,4 triliun untuk paket program konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kilogram (Kg).
"Diharapkan bisa selesai bulan ini, kita masih tunggu verifikasi," kata dia.
Sementara untuk Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan memiliki utang sebesar Rp 3,27 triliun untuk subsidi dan refill elpiji 3 Kg tahun 2009.
"Memang disepakati Depkeu dan Pertamina, subsidi bbm dan elpiji isi ulang dianggap final kalau sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan," ungkap dia.
Sementara untuk Garuda saat ini masih memiliki utang sebesar Rp 541 miliar. Angka tersebut merupakan sisa utang Garuda setelah restruksisasi hampir Rp 800 jadi surat utang jangka panjang selama 7 tahun dan sudah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan TPPI masih memiliki utang sebesar Rp 1,99 triliun dan Merpati masih tersisa utang sebesar Rp 8 miliar. (epi/qom)











































