Kemenkeu Klaim Berhasil Tekan Korupsi

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim telah sukses menjalankan Reformasi Birokrasi dan mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi di lingkungan instansi ini.

Demikian disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Hekinus Manao, saat jumpa pers di Gedung Kemenkeu, Jalan Wahidin, Jakarta, Kamis (11/2/2010).

Ini terlihat dari nilai rata-rata Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Kemenkeu yang mencapai 7,158 atau lebih tinggi dibandingkan Kementerian Pendidikan Nasional yang hanya 4,162.

"Skornya kami di Kemenkeu cukup tinggi dengan totalnya 7,158 dibandingkan Kemendiknas," ungkapnya.

PIAK adalah alat ukut dalam meilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsidi instansinya. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya.

PIAK merupakan pengembangan dari Anti Corruption Initiative Assessment atau AUA yang telah diterapkan oleh lembaga anti korupsi di Korea, Anti Corruption and The Civil Rights Commission atau ACRC sejak tahun 2002. Untuk tahun 2009, dipilih Kemenkeu dan Kemendiknas sebagai pilot project. Untuk Depkeu pesertanya antara lain Ditjen Bea Cuki, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Anggaran. Dan daeri Kemdiknas di antaranya Sekretaris Kemdiknas dan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

"Kami telah kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menginisiasi inisiatif anti korupsi. 2009 ini belum sepenuhnya diterapkan di jajaran esselon I, baru memilih 4 esselon I yang jadi uji coba," ungkapnya.

Mengenai penerapan kedisiplinan pegawai di Kemenkeu, Hekinus menyatakan tidak kurang dari 197 pegawai telah diberhentikan sejak tahun 2006 hingga 2009 karena mendapat hukuman berat.

"Hal ini terutama disebabkan tingginya komitmen dan keseriusan Kemenkeu untuk menegakkan disiplin pegawai," tegas Hekinus.

(nia/dnl)