Pemerintah Dituding Ingkar Janji Soal Pelabuhan 24 Jam

Jakarta - Pemerintah dituding mengingkari janjinya dalam rangka program 100 hari pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan program pembukaan pelabuhan 24 jam.

Ekonom Faisal Basri mengatakan seharusnya pelaksanaan pelabuhan 24 jam dilakukan, tanpa ada alasan soal kesiapan apalagi embel-embel jika ada permintaan.

"Hatta Rajasa mengatakan soal pembukaan pelabuhan 24 jam pakai koma, asal diminta," katanya saat menjadi pembicara di acara diskusi asoasisi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) di Hotel Nikko, Jakarta, Jumat (12/2/2010).

Menurutnya jika memang itu masuk dalam program pemerintah, maka sudah seharusnya program pelabuhan 24 jam dilaksanakan. "Ini namanya mencederai komitmen pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pelaksaan pelabuhan 24 jam saat ini memasuki tahap pertama sehingga masih banyak kekurangannya. Pelaksanaanya pun disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dalam melakukan ekspor impor dan kesiapan pemerintah.

Pelayanan pembukaan pelabuhan impor 24 jam selama 7 hari sepakan telah dilaksanakan di 5 pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta, dan Belawan. Sementara untuk pelayanan 24 jam untuk pelayanan ekspor baru dilakukan di Tanjung Perak Surabaya.

(hen/dnl)