.webp)
Demikian disampaikan Direktur PPP Bappenas Bastary Panji Indra saat ditemui di Kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (17/2/2010)
Bastary menyatakan proyek-proyek tersebut adalah proyek pembangkit listrik Jawa Tengah 2x1.000 MW dengan nilai US$ 2,9 miliar, pembangunan jaringan KA Kalimantan Tengah senilai US$ 1,2-1,3 miliar, pengelolaan sampah di Bandung US$ 20-30 juta, proyek KA bandara Cengkareng-Manggarai US$ 800 juta, dan proyek Tanah Ampo Cruise Terminal US$ 30 juta.
"Kelima proyek tersebut akan menjadi contoh bagi calon investor. Sekarang Indonesia sudah siap menawarkan proyek yang sudah siap jalan," ujarnya.
Menurut Bastary, dari 5 proyek tersebut sudah ada 6 investor penawar untuk proyek di Jawa Tengah yang sudah masuk pra kualifikasi. "Untuk KA Cengkareng-Manggarai sudah 3 investor yang pra kualifikasi,” ujarnya.
Bastary menyatakan untuk kelima proyek tersebut sudah benar-benar siap untuk dikerjakan. Hal itu termasuk proses pembebasan lahan. Secara total, bila ditambahkan dengan proyek Jembatan Selat Sunda yang juga dimasukkan dalam PPP book, jumlah total nilai proyek yang akan ditawarkan senilai US$ 44 miliar.
Bastary menambahkan kelima proyek ini sudah siap pembebasan lahannya karena adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Dari 5 proyek ini dilihat dari dokumen-dokumen dan permasalahan dukungan yang sudah clear. Jadi, totalnya sekitar US$ 44 miliar dengan masuknya Jembatan Selat Sunda,” katanya.
Proyek ini akan dipromosikan saat Konferensi Setingkat Menteri Asia Pasifik dalam Kerjasama Pemerintah Swasta atau PPP pada Pembangunan Infrastruktur 2010 (APMC PPP 2010) dan Pameran Infrastruktur Asia 2010 (IA 2010) pada 14-17 April 2010 nanti.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna menambahkan dalam dua hari belakangan banyak proposal proyek yang masuk untuk ditawarkan dalam skema PPP.
”Sekarang jadi sekitar sekitar 80 proyek baru dari sebelumnya hanya 60 proyek. Jadi sekarang banyak sekali proyek-proyek diusulkan oleh Pemda-Pemda yang sekarang melihat perlunya PPP ini dilakukan,” jelasnya.
Dedi menyatakan anggaran infrastruktur di 6 K/L saja sejauh ini sudah Rp 511 triliun untuk 5 tahun ke depan. Jika ditambah dengan DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD, dan PDT (Pembangunan Desa Tertinggal) akan mencapai Rp 900 triliun.
”Apabila ditambah dengan PPP ini akan menjadi sekitar Rp 1.350 triliun. Kekurangannya akan ditutup dari BUMN, CSR, dan dari swasta,” jelas Dedi.
(nia/dnl)
