.webp)
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai penandatangan kontrak kinerja pejabat eselon I dengan Menteri Keuangan di Ruang Mezanin, Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Jumat (19/2/2010).
Menurut Sri Mulyani, beberapa IKU yang belum memenuhi target tersebut contohnya perjanjian waktu pelayanan dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hanya mencapai 99,7% dan persentase karyawan terhadap kompetensinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kelalaian ya diproses. Kalau dari eksternal mungkin bisa ditolerir. Spiritnya bukan apa yang harus saya pentung tapi memahami kerja, targetnya lingkungan posistif," tegas Sri Mulyani.
Mengenai 32 IKU lain, Sri Mulyani menyatakan sudah dalam kondisi hijau karena telah memenuhi target. Bahkan ada yang melebihi target.
"Penerimaan Bea Cukai bahkan telah melebihi 100%," jelasnya.
Untuk Kontrak Kinerja tahun 2010, Sri Mulyani menyatakan ada perbedaan dengan Kontrak Kinerja 2009. Perbedaannya, kontrak kinerja 2010 mencantumkan semua IKU dan besaran target pada Peta Strategi (Strategi Map) Unit Eselon I yang bersangkutan.
Hari ini, terdapat delapan pejabat eselon I Kementerian Keuangan menandatangani kontrak kinerja didepan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kontrak kinerja merupakan wujud komitmen pimpinan, baik Menteri Keuangan dan Pimpinan Unit Esselon I, terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap awal tahun dan saat ini merupakan penandatangan Kontrak Kinerja untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja tahun 2009 dan 2010.
Delapan pejabat esselon 1 dan Komponen Kontrak Kinerja tersebut adalah :
1. Sekretaris Jenderal, Mulya Nasution, dengan 11 Sasaran Strategis dan 32 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah Persentase pejabat yang telah meemnuhi standar kompetensi jabatannya.
2. Dirjen Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, dengan 13 Sasaran Strategis dan 33 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah Jumlah Penerimaan bea dan cukai.
3. Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, dengan 19 Sasaran Strategis dan 39 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah Persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L.
4. Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, dengan 12 Sasaran Strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah Nilai Kekayaan negara yang diutilisasi.
5. Dirjen Pengelolaan Utang, Rahmat Waluyanto, dengan 12 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah pemenuhan target pembiayaan melalui utang.
6. Inspektur Jenderal, Hekinus Manao, dengan 14 Sasaran Strategis dan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah indeks opini BPK atas LK BA 15 BUN dan BA 999.
7. Kepala Bappepam LK, Fuad Rahmany, dengan 16 Sasaran Strategis dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah rata-rata persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian.
8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Anggito Abimanyu, dengan 12 Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal.
Dalam penandatangan kali ini, tiga pejabat esselon 1 tidak dapat hadir dan menandatangani kontrak kinerja dihadapan Menkeu karena sedang yaitu Dirjen Anggaran Anny Ratnawati, dengan 13 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah tingkat akurasi exercise I-account; Dirjen Perimbangan Keuangan, Mardiasmo dengan 12 Sasaran Strategis dan 39 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah; dan Dirjen Pajak, M. Tjiptardjo, dengan 15 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah jumlah penerimaan pajak.
Sementara itu untuk BPPK juga memiliki kontrak kinerja dengan 11 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Pilihan adalah Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan, namun tidak diketahui alasannya mengapa dalam kesempatan tersebut tidak menandatangani kontrak kinerja.
(nia/qom)
