Pemerintah Undang Asing Garap Jembatan Selat Sunda

Jakarta - Pemerintah memastikan akan memakai pola kerjasama pemerintah swasta atau public private partnership (PPP) untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS). Dengan pola ini maka porsi swasta baik asing maupun lokal di pembangunan JSS akan menjadi mayoritas.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak saat ditemui sela-sela acara peresmian Tol Kebon Jeruk Penjaringan (JORR W1), Jakarta, Senin (22/2/2010).

"Prinsipnya terbuka, termasuk untuk asing," katanya.

Ia mengatakan secara prinsip pemerintah mendorong kepada pelaku usaha swasta untuk menggarap jembatan sepanjang 29 Km tersebut. Mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas untuk mendanai jembatan penghubung Sumatera dan Jawa yang diperkirakan menelan dana Rp 100 triliun.

"Sekarang ini masih dalam proses pembentukan pokja, soal investornya belum," katanya.

Hermanto menjelaskan setidaknya ada 3 pokja yang akan dibentuk pemerintah untuk mempersiapkan rencana pembangunan JSS, yaitu pokja yang terkait teknis dan lingkungan, pokja pengembangan wilayah dan aspek ekonomi, pokja institusi dalam hal ini mengenai pola public private  partnership.

Rencananya jika tidak ada aral melintang, pembangunan JSS sudah bisa dilakukan pada tahun 2012 dan diperkirakan memakan waktu selama 10 tahun.

(hen/qom)