Distribusi Tertutup BBM Bersubsidi Diuji Coba di Bangka

Jakarta - BPH Migas akan melakukan uji coba sistem distribusi tertutup BBM bersubsidi dengan menggunakan kartu fasilitas (smart card) di Pulau Bangka. Sebelumnya, uji coba sistem ini juga telah dilakukan di Pulau Bintan dan Batam.
 
"Uji coba berikutnya direncanakan di Bangka," ujar Kepala BPH Tubagus Haryono dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (16/3/2010) malam.

Tubagus menyatakan, pemilihan pulau Bangka sebagai  lokasi uji coba karena wilayahnya tertutup sehingga pengawasan akan lebih mudah dilakukan. untuk merealisasikan rencana tersebut, maka BPH Migas akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Polda setempat.

"Bangka merupakan kawasan isolated, tidak ada mutasi kendaraan antar wilayah untuk memudahkan pengawasan," ungkapnya.

Sayangnya, Tubagus belum mau menyebutkan secara pasti kapan uji coba ini akan mulai diterapkan. Namun ia memastikan rencana tersebut akan direalisasikan tahun ini juga.

Sebelumnya, pada tanggal 22 Januari lalu, pemerintah telah mencanangkan sistem pendistribusian tertutup BBM bersubsidi untuk transportasi darat di Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.

Sistem ini merupakan bentuk pengawasan terhadap pendistribusian jenis BBM tertentu yang berbasis teknologi informasi dimana akan melakukan pencatatan dan perekaman terhadap realisasi penyaluran jenis BBM tertentu di SPBU dengan menggunakan stiker barcode yang ditempel di kendaraan bermotor dan kartu fasilitas sebagai identifikasi konsumen.  Dimana kartu fasilitas ini dapat digunakan untuk alat pembayaran non tunai seperti e-toll card maupun flazz card.

Pengisian kartu fasilitas dapat dilakukan dengan menggunakan sistem voucher/isi ulang yang telah disiapkan pada lokasi-lokasi tertentu.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2009, yang mengamanatkan agar pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau BBM Bersubsidi dilaksanakan melalui sistem tertutup secara bertahap. Sehingga BBM Bersubsidi menjadi tepat sasaran dan tidak semua orang dapat membeli sesuka hatinya. 

Hal Ini dimaksudkan agar beban Subsidi APBN tidak membengkak, seiring kemungkinan naiknya harga minyak mentah dunia yang saat ini masih merupakan sebagian bahan baku produksi BBM di dalam negeri.
(epi/qom)