Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Blok Natuna

Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Blok Natuna

- detikFinance
Kamis, 18 Mar 2010 13:09 WIB
Jakarta - Pemerintah telah membentuk tim percepatan penyelesaian Natuna D Alpha pada bulan Maret. Tim ini akan bekerja dalam enam bulan ke depan.

Demikian disampaikan Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh usai membuka Acara Peresmian Pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga 2009 dan Penandatanganan MoU Pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga 2010, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (18/3/2010).

"Tim ini diketuai oleh Dirjen Migas dibantu pihak-pihak terkait, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berpengalaman," ujar Darwin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Darwin, tim ini bertugas untuk menyelesaikan kajian mengenai komersial, teknikal, dan legal dari proyek tersebut agar keberadaan proyek ini bisa menguntungkan. "Ini agar sesuai dengan UU dan bisa untungkan bangsa dan negara," ungkapnya.

Darwin menjelaskan, tim ini telah bekerja mulai bulan Maret hingga enam bulan ke depan. "Jadi sudah harus ada keputusan dan rekomendasi dari mereka, termasuk soal term and condition," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menambahkan, pihaknya juga telah membentuk tim internal untuk membicarakan fiscal term dengan pemerintah.

"Kalau fiscal term-nya belum disetujui kita juga belum bisa tunjuk partner. Jadi partner tergantung fiscal term juga," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah menunjuk untuk Pertamina sebagai operator Blok Natuna D Alpha.

Pertamina belum menentukan partner untuk pengembangan blok tersebut  karena masih menunggu term and condition dari pemerintah. Delapan calon partner tersebut yaitu Exxon Mobil Corp, Total SA, Chevron Corp, Royal Dutch Shell, China National Petroleum Corp, Petronas, Eni Spa, serta StatOil.

Blok Natuna D Alpha memiliki cadangan gas yang sangat besar yaitu 46 triliun kaki kubik, tapi 70 persen cadangan gas itu mengandung CO2. Kandungan CO2 yang tinggi itu membuat pengolahannya memerlukan teknologi yang ekstra.

(epi/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads