Hatta: Subsidi Listrik dan BBM Tidak Dihentikan, Tapi Dialihkan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan Pemerintah tidak akan mencabut subsidi listrik dan BBM pada tahun 2015 mendatang. Menurutnya, pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi pihak-pihak yang berhak menerima.

"Jadi nanti yang ada itu pengalihan restrukturisasi atau pengalihan subsidi," ujarnya di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (22/3/2010).

Hatta menjelaskan pemerintah penyaluran subsidi akan diperketat. Subsidi hanya akan diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan. "Kita sudah sadari, listrik 50% subsidi jatuhya ke orang yang tidak berhak, kita tidak mau itu terjadi lagi," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Hatta, akan terjadi perubahan roadmap subsidi. Sesuai peraturan yang ada, negara tetap akan memberikan subsidi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan, pada waktunya pemberlakuan harga keekonomian untuk BBM dan listrik diperlukan agar produsen maupun konsumen memiliki acuan yang realistis dalam merencanakan investasi ataupun lebih hemar dalam menggunakan energi.

"Hal itu dengan tetap memperhatikan bahwa masih cukup banyak konsumen yang kemampuannya terbatas. Karena itu sistem subsidi kita akan lebih mengarah pada keadilan, di mana subsidi akan benar-benar diarahkan kepada golongan masyaakat yang berhak secara langsung, dan bukan lagi kepada harga," jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menyatakan pelepasan harga BBM ke harga keekonomian harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Menurut Tubagus, sebenarnya dalam rencana dan strategis BPH Migas, pencabutan subsidi BBM sudah harus dilakukan pada tahun 2010, namun rencana tersebut belum dapat terealisasi karena masih rendahnya daya beli masyarakat.

"Tapi karena lihat daya beli masyarakat belum memadai, maka subsidi diperlukan. Tapi kalau itu diterapkan 2014, kita ikut saja pemerintah." ujar Tubagus.

Tubagus menyatakan, pencabutan subsidi sebenarnya relevan untuk dilakukan mengingat terus membengkaknya besaran subsidi dalam anggaran APBN, sementara hingga saat ini subsidi masih dinikmati oleh masyarakat golongan mampu.

"Karena subsidi BBM memang sudah menggerus uang yang cukup besar," kata dia.

Tubagus menyatakan, saat ini pihak tengah melakukan uji coba pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan kartu fasilitas (smart card) di Pulau Bintan dan Batam.

"Penerapannya sulit juga. Perlu hati-hati khawatirnya ketika diterapkan disparitas harga tinggi repot karena bisa menimbulkan gejolak,"  jelasnya.

(dnl/dnl)