.webp)
Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis menilai hal itu bertentangan semangat APBN untuk terus menekan besaran subsidi. "Tidak benar itu. Itu sama dengan pemborosan dan tidak sesuai dengan semangat APBN yang justru ingin menghemat subsidi," ujar Harry saat dihubungi detikFinance, Selasa (23/3/2010).
Dengan adanya peralihan tersebut maka biaya produksi listrik PLN membengkak karena harga BBM yang jauh lebih mahal daripada gas. Pembengkakan ini tentu saja akan berimbas pada besaran angka subsidi listrik. Namun, Badan Anggaran DPR belum tentu akan memberikan tambahan subsidi listrik dalam APBN-P 2010.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harry juga meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai pasokan gas untuk PLTGU Muara Tawar ini sehingga PLN tidak mengalami kerugian yang berkepanjangan akibat pembengkakan biaya pokok produksi listrik di PLTGU itu.
"Kalau itu hanya sementara, pemerintah harus kasih kepastian itu berapa lama. Takutnya nanti malah sampai 1-2 tahun," jelasnya.
Seperti diketahui, sejak 1 Maret lalu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah mengurangi jatah gas untuk PLTGU Muara Tawar hingga 50 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Berkurangnya pasokan pada akhirnya menyebabkan biaya produksi listrik di PLTGU tersebut membengkak.
Pengurangan pasokan tersebut terjadi karena pasokan gas yang diperoleh PGN dari lapangan Grissik yang dikelola ConocoPhilips juga mengalami penurunan. Biasanya, PLTGU yang terletak di Bekasi, Jawa Barat itu, mendapat pasokan melalui pipa PGN sebesar 230 MMSCFD.
PGN sendiri tidak hanya mengurangi pasokan gas untuk PLN, namun pelanggan lainnya seperti industri juga dipangkas.
Untuk mengatasi defisit gas yang dialami PGN tersebut, dalam rakor yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada Jumat (19/3/2010) lalu, pemerintah telah mengalokasikan tambahan pasokan gas sebesar 65-70 juta MMSCFD. Dari jumlah itu, sebanyak 50 MMSCFD diambil dari lapangan Singa, Blok Lematang yang dikelola oleh Medco dan 15-20 MMSCFD diambil dari lapangan ONWJ dari PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina (Persero).
Namun sayangnya, tambahan pasokan tersebut baru bisa membuat kalangan industri bernafas lega karena pemerintah memastikan rencana pemangkasan gas sebesar 20 persen oleh PGN tidak akan terealisasi. Pemerintah hingga kini masih belum memastikan pasokan gas untuk kebutuhan PLTGU Muara Tawar milik PLN.
"Untuk Muara Tawar itukan dalam beberapa saat ini dia akan menggunakan BBM, tapi kita harapkan itu tidak terlalu lama. Saat tim sedang bekerja untuk mempercepat proses distribusi," ujar Hatta usai rakor defisit gas di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (19/3/2010) malam.
(epi/dnl)
