BPK Temukan Kelemahan Program Konversi Minyak Tanah

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit pendahuluan mengenai program konversi minyak tanah ke gas. BPK menemukan adanya kelemahan dalam proses penerapan kebijakan konversi yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2007 tersebut.

Demikian dikatakan oleh Anggota IV BPK Ali Masykur Musa ketika ditemui usai acara pembukaan pertemuan BPK dengan 12 Negara di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Selasa (23/03/2010).

"Audit pendahuluan sudah selesai, saya melihat ada penyimpangan tentang cara untuk menentukan sasarannya itu. Nah, berapa jumlahnya kemudian distorsinya dimana, intensitasnya bagaimana ini sedang kita lakukan pengauditannya," ujar Ali Masykur.

Ali menjelaskan, audit pendahuluan ini adalah mencari bukti-bukti yang lebih kuat mengenai kebijakan konversi minyak yang sudah dilakukan di tahun 2007 sampai 2009.

"Tetapi yang jelas kebijakan tersebut sudah menemukan sesuatu yang positif karena akan mengurangi tingkat subsidi dan akan meringankan beban APBN kita," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Ali Masykur dari segi keuangan,memang anggarannya diambil dari APBN dengan pengguna anggarannya adalah Direktorat Migas ESDM.

"Untuk itulah, masalahnya apakah ada distorsi. Ini yang sedang kita lakukan, audit lanjutan. Karena sedang proses, saya belum bisa melaporkan, tapi yang jelas dari segi kebijakan masih banyak kekurangan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali mengemukakan bahwa kekurangan tersebut terjadi dalam jumlah anggarannya, selain itu sedikit banyak sasarannya belum sesuai dengan tujuan diambilnya kebijakan konversi tersebut.

"Masih banyak orang yang miskin mestinya mendapatkan konversi minyak ke gas itu dia tidak dapat. Dalam pandangan saya, konversi minyak ke tabung itu ada juga yang diperjualbelikan di lapangan. Padahal itu tidak boleh," papar Ali.

BPK mengharapkan proses audit lanjutan konversi tersebut bisa selesai dalam waktu dekat. "Insyaallah pada awal semester II-2010. Kan itu sudah lama sejak 2007," pungkasnya.

(dru/dnl)